Iklan
Modus

Lampung Peringkat 8 Nasional Darurat Narkoba

Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Provinsi Lampung terkait Raperda penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di ruang rapat besar komisi DPRD Lampung/Istimewa

BANDAR LAMPUNG –  Pasca menduduki peringkat delapan nasional darurat narkoba, Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Anti Narkotika (DPD GRANAT) Provinsi Lampung memaparkan metode pencegahan, peredaran gelap, dan penyalahgunaan narkoba saat Hearing bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung yang digelar di Ruang Rapat besar DPRD setempat, Kamis (26/7).

Ketua Harian DPD GRANAT Provinsi Lampung, Rusfian Effendi menyampaikan rasa prihatin terhadap bangsa Indonesia yang menjadi salah satu negara sasaran empuk pasar besar peredaran dan perdagangan narkoba di dunia.

“Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pengguna yang mencapai 18 ribu orang meninggal dunia sia-sia setiap tahun,”kata Rusfian, Kamis (26/7).

Adapun Jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan adalah jenis Ganja, Ekstasi dan Sabu, dengan menyasar pada kelompok yang awalnya hanya mencoba pakai terutama kelompok pelajar, mahasiswa dan kelompok pekerja usia produktif.

“Meningkatnya penggunaan narkoba di Indonesia, karna kurangnya pemahaman tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri, dibarengi kurangnya kepedulian masyarakat, dan terkadang aspek penegakan hukumnyapun masih lemah dan tidak berpihak pada rasa keadilan masyarakat,”ujarnya.

Baca Juga:  Kasus Sayat Tangan, BNNP Lampung Bantah Ada Korelasi Minuman Energi

Pengguna narkoba saat ini, sekitar 5,9 juta jiwa, 22 persen diantaranya adalah para pelajar dan mahasiswa calon penerus generasi bangsa. Kemudian, sebagian lagi masih dalam usia produktif.

“Pecandu narkoba tersebut sebagian kecil saja yang dapat pulih kembali di kehidupan normal, karena sebagian berakhir idiot dan menjadi beban keluarga, masyarakat sekaligus negara, bahkan banyak yang menunggu kematiannya,”ungkapnya.

Oleh sebab itu, dalam Pembahasan Raperda ini GRANAT Lampung menegaskan bahwa diperlukan metode yang masif terpadu dan berkesinambungan dalam rangka mencegah kejahatan, peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba.

“Dibutuhkan sinergi, peran aktif dan pendayahgunaan seluruh komponen, dukungan dan partisipasi dari segenap lapisan masyarakat dalam menghadapi bencana narkoba, menuju Indonesia sehat serta bebas narkoba melalui Sosialisasi, Fasilitasi, dan Pengawasan,”ucapnya.

Selain itu, ada empat metode yang harus dilakukan secara bersamaan untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba tersebut.Pertama, secara Prefentif, dengan melakukan cegah dini untuk menyampaikan informasi yang seluas luasnya kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, agar timbul kesadaran untuk tidak menggunakannya.

“Upaya ini biasa disebut “KIE” Komunikasi, Informasi dan Edukasi. ”ucapnya.

Kedua, secara Prefentif, yaitu upaya mencegah masuknya barang haram narkoba ke Indonesia, baik melalui jalur darat, bandara, pelabuhan, dan pintu-pintu masuk pelabuhan tikus disepanjang bentangan pantai yang ada di Indonesia.

Baca Juga:  UNBK di Bandar Lampung Berjalan Aman & Lancar

“Kurangnya aparat penegak hukum, bisa dilakukan upaya dengan melibatkan partisipasi dan dukungan masyarakat,” imbuhnya.

ketiga Represif, yaitu upaya penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, di dalam upaya ini harus ada sinergi dan konsistensi antara Kepolisian, BNN, Jaksa serta Hakim dalam menegakkan Hukum.

“Para produsen, sindikat, bandar dan pengedar narkoba yang merupakan musuh bangsa dan musuh negara sekaligus musuh umat manusia, harus dihukum seberat-beratnya dengan hukuman mati, hal ini dilakukan agar menjadi efek takut bagi yang ingin mencoba menjadi bandar atau pengedar narkoba,” jelasnya lagi.

Keempat, Rehabilitasi, upaya ini dilakukan bagi para pecandu, yang sudah ketergantungan terhadap narkoba, metodenya dengan rehabilitasi medis, psikis dan sosial. “Upaya ini harus dilakukan terpadu dan terintegrasi,”ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPC GRANAT Kota Bandar Lampung, Gindha Ansori Wayka, SH, MH, menambahkan, karena lampung sudah darurat narkoba, maka diperlukan perangkat hukum yang mengikat dan ketersediaan dana untuk sosialisasi massif di tengah masyarakat.

Advocat muda ini juga mengajak kepada segenap lapisan masyarakat serta komponen dan potensi bangsa untuk turut serta membantu pemerintah dan aparat penegak hukum didalam pencegahan peredaran gelap, dan penyalahgunaan narkoba. Karena, ia meyakini apabila dilakukan secara masif, terpadu dan berkesinambungan serta didukung oleh segenap komponen dan potensi bangsa dan masyarakat, maka peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika ini semakin hari, akan semakin kecil sehingga cita-cita Indonesia yang sehat dan bebas narkoba dapat diwujudkan.

Baca Juga:  Kain Kasa Tertinggal di Dalam Rahim, Rumah Sakit Asy Syfa Dipolisikan

“Jika semua lapisan masyarakat serta segenap komponen dan potensi bangsa bersatu padu dalam mencegah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, maka masuknya barang haram tersebut dapat dicegah, dan akan mempersempit ruang gerak para pengedar dan bandar narkoba. Karena tanggung jawab terhadap pemberantasan peredaran gelap dan penyalagunaan narkoba ini, bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab segenap komponen dan potensi bangsa serta masyarakat Indonesia,” pungkasnya.(AR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top