Modus

Dua Oknum ASN Lamtim Terbukti Terima Suap, Pengamat Hukum Dorong Polda Kejar Pemberinya

Sidang lanjutan perkara Tipikor yang terjadi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur, pada Senin (8/1), atas nama terdakwa Himawan Santosa dan Hendri Widio Harjoko yang berstatus sebagai ASN, serta Firmansyah dan Suparmin yang berstatus sebagai anggota ormas/NUS

Suluh.co – Dua oknum pegawai Inspektorat Lampung Timur beserta, dengan dua oknum anggota ormas divonis penjara selama dua tahun.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjung Karang, yang mengadili perkara ini menilai bahwa sangkaan pemerasan yang dilakukan keempat terdakwa tidak terbukti, hakim melihat adanya unsur penerimaan suap yang terpenuhi dalam fakta persidangan.

Putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai oleh hakim ketua Siti Insirah, pada gelaran sidang lanjutan perkara Tipikor yang terjadi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur, pada Senin (8/1), atas nama terdakwa Himawan Santosa dan Hendri Widio Harjoko yang berstatus sebagai ASN, serta Firmansyah dan Suparmin yang berstatus sebagai anggota ormas.

“Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 11 Undang – Undang Republik Indonesia, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, menjatuhkan hukuman pidana penjara selama dua tahun, dan pidana denda sebesar Rp40 juta, dengan subsidair denda yaitu penjara selama dua bulan,” ujar Siti Insirah membacakan putusan.

Baca Juga:  Dikabarkan Korupsi Dana Desa, Kades Pedataran Siap Diperiksa

Diketahui dalam tuntutan yang dibacakan jaksa pada gelaran sidang sebelumnya, keempat terdakwa dituntut untuk menjalani hukuman penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp200 juta, dengan subsidair denda yakni penjara selama tiga bulan.

Dengan menyatakan  pelanggaran pasal 12 huruf E Undang РUndang Tipikor, dengan unsur yang terbukti oleh jaksa yaitu pemerasan.

Namun di dalam amar putusannya, majelis hakim tidak sepakat dengan tuntutan jaksa, hakim menilai bahwa keempat terdakwa telah terbukti memenuhi unsur sebagai penerima suap, yang dalam perkara ini pemberi suapnya ialah seorang Kepala Desa Cempaka Nuban bernama Anto Budianto.

Yang dalam fakta persidangan, dirinya memberikan sejumlah uang kepada para terdakwa sebagai nilai tukar dari penutupan kasus dugaan pungli dalam program PTSL di desa yang ia pimpin di tahun anggaran 2019 lalu.

Baca Juga:  Pelaku Penyebar Kampanye Hitam di Lamtim Masuk Bui

Menanggapi hasil putusan majelis hakim yang dibacakan pada sidang kali ini, kuasa hukum terdakwa mendesak pihak penyidik Polda Lampung, untuk secepatnya menindaklanjuti hasil vonis dari majelis hakim dengan menetapkan status tersangka terhadap Anto Budianto. Sebab dalam hal ini dua pihak jelas terlibat, sebagai penerima suap dan pemberi suap.

“Hakim menyatakan perkara ini adalah perkara suap, dimana klien kami Himawan Santosa, terbukti sebagai penerimanya, maka kami ingin oknum pemberi suap tersebut segera ditetapkan tersangka oleh polda dan segera diadili,” ungkap Irwan Aprianto.

Hal senada pun diutarakan oleh pengamat hukum Universitas Lampung (Unila) Yusdianto, yang dalam hal ini ia pun memberikan apresiasi terhadap majelis Hakim PN Tipikor Tanjung Karang, yang telah jeli melihat adanya perbuatan melawan hukum baik dari keempat terdakwa maupun terhadap oknum kepala desa.

“Kita patut memberikan apresiasi terhadap majelis hakim yang mengadili perkara tersebut, kejelihan hakim dalam melihat fakta persidangan membuat pembuktian unsur suap didalamnya, dan kita melihat bahwa dalam putusannya majelis hakim mengisyaratkan adanya pelaku lain, maka saya pun mendorong kepada pihak kepolisian agar segera memburu oknum pemberi suap tersebut,” jelas Yusdianto.

Baca Juga:  Soal Sabu 11 Kilogram, 3 Petani Tegineneng Mohon Keringanan Hukuman

Dari hasil vonis yang dibacakan kali ini, Chandra Muliawan selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, juga turut mendesak kepada pihak Polda Lampung yang mengawali pembuktian dalam kasus tersebut untuk menjalankan putusan dari majelis hakim.

Namun, tentunya setelah menunggu proses hukum telah menyatakan bahwa vonis hukuman ini inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

“Jika majelis hakim telah menyatakan perkara tersebut sebagai perkara suap, maka artinya di dalam perkara ini ada dua pihak antaranya penerima dan pemberi, maka dari itu Polda Lampung wajib melaksanakan putusan tersebut denga mengincar si pemberi suap, tapi haruslah menunggu putusan hakim dinyatakan inkrah,” tutur Chandra Muliawan.

 

Reporter : Tinus Ristanto

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top