Daerah

Dua Kepala Dinas Lampura Menolak Dicopot Dari Jabatannya

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Utara, Syahbudin/RI

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Utara, Syahbudin/RI

KOTABUMI – Lantaran pencopotannya dari jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Utara (Lampura) tak sesuai aturan, Syahbudin, menolak untuk turun.

‎”Karena belum ada izin dari Kementerian Dalam Negeri‎ (Kemendagri) saya nilai surat keputusan pencopotan jabatan ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada,” ‎papar Syahbudin, (29/3).

‎Sikap yang diambilnya ini bukan sebagai salah satu bentuk pembangkangan seorang bawahan kepada pimpinannya melainkan sebaliknya. Sebab, jika ia menerima keputusan pencopotan ini dan keputusan itu ternyata dianggap salah oleh pihak Kemendagri maka secara otomatis akan berimbas pada wibawa pimpinannya.

“Saya khawatir jika keputusan itu saya laksanakan dan ternyata terbukti tidak sesuai aturan maka baik saya maupun pimpinan saya pasti akan dipersalahkan,” urai dia.

Baca Juga:  Pemkab Mesuji Gandeng  LAN RI Mantapkan Inovasi Daerah

Menurut Syahbudin, ‎sepanjang belum ada keputusan akhir dari pihak Kemendagri terkait polemik ini maka selama itu pula ia akan ‎tetap masuk kerja seperti biasa di instansi yang dipimpinnya.

Bahkan, ia telah menginstrusikan kepada seluruh pejabat di instansinya baik yang baru saja mendapat promosi atau mutasi untuk bekerja seperti biasanya dan jangan sampai berebut ruangan.

“Pejabat Dinas PUPR ‎baik yang baru dilantik maupun yang mendapat promosi sudah saya instrusikan untuk menjaga kondusifitas suasana kantor hingga persoalan ini sudah ada keputusan akhir,” tegasnya.

Dengan penolakan Syahbudin tersebut, kini total pejabat yang menolak untuk dicopot jabatannya berjumlah dua orang.

Sehari sebelumnya‎, Wahab, juga menyatakan untuk menolak melepaskan jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), yang diembannya selama ini. Alasannya pun serupa, yakni pencopotan mereka dinilai tidak sesuai aturan.

Baca Juga:  Tak Penuhi Kuota Perempuan, Partai Berkarya dan PBB Lampura Lolos Pemilu 2019

‎”Belum sesuai dengan aturan. Saya takut salah karena sudah melepas tanggung jawab (sebagai Kepala DPMD tapi ternyata tidak sesuai aturan), nanti saya malah kena juga. Jadi, bukan karena saya ambisi,” tegas Wahab.

‎Apalagi persoalan promosi/mutasi para pejabat yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas Bupati Lampura, Sri Widodo, saat ini sedang dalam proses investigasi dari lintas kementerian.

Sepanjang belum ada keputusan dari pemerintah pusat terkait persoalan itu, selama itu pula ia akan tetap menjabat Kepala DPMD.

“Sepanjang pencopotan jabatan saya sudah sesuai aturan, saya siap. Tapi, kalau tidak sesuai aturan, ya, nanti dulu. Saya nunggu keputusan pemerintah pusat,” tandasnya.(RI/IV)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top