
Wakil Ketua DPW PKB Lampung, Noverisman Subing (tengah)/DUM
Suluh.co – Wakil Ketua DPW PKB Lampung, Noverisman Subing, memastikan, Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di 15 kabupaten/kota se-Lampung, sudah sesuai regulasi AD/ART partai.
Hal itu lantaran, DPC Lampura masih merasa keberatan akan regenerasi PKB di Lampura.
“Nanti kita akan sampaikan ke pusat, mekanisme PKB kan sekarang berbeda. Mereka kan bisa melihat pada Muswil kemarin sama persis. Mereka melihat pembacaan keputusan SK dari DPP,” kata dia, Selasa (9/3).
Menurutnya mekanisme PKB sekarang sudah diketahui oleh para kader dalam musyawarah wilayah sebelumnya, bahkan DPP juga memilih kader yang terbaik untuk dijadikan pemimpin.
“Jadi artinya DPP menilai mana kader yang layak dijadikan pimpinan,” ucapnya.
Wakil ketua komisi III DPRD Lampung ini juga menambahkan, untuk kader yang lama jangan berkecil hati dalam pemilihan kepemimpinan pada tempo lalu.
“Kita memerhatikan orang yang lama kok, yang orang baru masuk PKB aja kita merhatiin apalagi orang yang lama, bener-bener berjuang untuk membesarkan di PKB,” lanjutnya.
“Nah bagi ketua DPC yang tidak memegang jabatan lagi ada penilaian yang layak ke mereka, yang tidak jadi pengurus DPC nanti jadi pengurus di DPW,” tambahnya.
Perhelatan Muscab PKB Kota Bandar Lampung yang sempat terhenti beberapa saat akhirnya dilanjutkan malam hari dan berhasil menetapkan pengurus inti dijajaran dewan syura dan dewan tanfidz periode 2021-2026.
Abdul Karim ditetapkan sebagai Ketua Dewan Syura dengan sekretaris Juanda sedangkan untuk Dewan Tanfidz dipercayakan kepada Robiatul Adawiyah, sekretaris M Rollan Nurfan dan bendahara Agung Zawi Alkar Al-Muhtad.
Muscab dipimpin oleh Ardito Wijaya dengan sekretaris Noverisman Subing keduanya dari unsur DPW PKB Lampung berjalan tertib dan lancar tanpa hambatan.
Diketahui, penyelenggaraan Muscab PKB di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) juga berakhir deadlock. Peserta menolak hasil keputusan dari DPP karena masih mempertahankan kepengurusan yang lama (demisioner).
Sebab, ada penolakan terhadap hasil keputusan DPP dengan penetapan Soni Kurniawan sebagai ketua, Dedi Adrianto sebagai sekretaris, dan Febriansyah sebagai Bendahara.
Reporter : M. Yunus Kedum
Berita Terkait
