Politik

DPRD Tak Lagi Urusi Pansus Politik Uang, Mingrum : Tugasnya di Institusi

Ketua DPRD Lampung, sekaligus mantan Ketua Pansus Politik Uang Pilgub Lampung, Mingrum Gumay/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) money politic (politik uang) Pilgub Lampung, sepertinya bakal berakhir di rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Pasalnya, para wakil rakyat saat ini terkesan enggan untuk mengusut tuntas permasalahan tersebut, dengan menjalin koordinasi bersama institusi yang diminta menindaklanjuti hasil rekomendasi pansus politik uang Pilgub Lampung.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay, enggan berkomentar soal tersebut.

“Kalau itu nanti saja. Langsung ke institusi yang bersangkutan,” kata mantan Ketua Pansus Politik Uang Pilgub Lampung ini, Jumat (15/11).

Tugas DPRD, kata Mingrum, sudah memutuskan dengan adanya lima (5) rekomendasi lewat rapat paripurna pada Rabu (28/8) lalu.

Pertama, meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengaudit dengan tujuan tertentu terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung, beserta seluruh jajarannya sampai tingkat desa, untuk mendapat kejelasan data soal penggunaan dana hibah APBD Lampung terkait penyelenggaran pengawasan Pilgub Lampung.

Baca Juga:  Mingrum Gumay Ketua Sementara DPRD Lampung, Dedi Afrizal Minta Maaf

Kedua, meminta kepada Ombudsman RI Perwakilan Lampung melakukan audit kinerja atas pelayanan administrasi Bawaslu terhadap laporan/keluhan penduduk atas laporan dugaan terjadinya politik uang dan laporan dugaan pelanggaran lainnya pada Pilgub Lampung.
Ketiga, menyampaikan hasil pansus kepada Menteri Dalam Negeri.

Keempat, percepatan pembentukan majelis khusus tindak pidana pemilu/pilkada, serta penegasan atas kedudukan penyidik kejaksaan dan kepolisian di Sentra Gakumdu untuk melaksanakan tugas penuh waktu dalam rangka optimalisasi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sebagaimana amanat Undang Undang yang berlaku.

Dan kelima, perbaikan ketentuan atas pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan melalui pengaturan hal tersebut secara in-absentia, guna antisipasi permasalahan tidak dapat dilakukannya pemeriksaan terhadap terlapor dalam penanganan pelanggaran pemilu/pilkada.

Mingrum Gumay menegaskan, dengan telah diparipurnakan hasil rekomendasi tersebut. Pihaknya meminta lembaga yang terkait untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi Pansus Politik Uang Pilgub Lampung.

Baca Juga:  Ketua DPRD Lampung Minta Semua Jajaran Legislatif Galang Dana Korban Gempa Palu

“Jadi sementara tugas pansus selesai, selanjutnya berdasarkan paripurna pansus melanjutkan dugaan tindak pidana politik ke beberapa instansi yang terdapat di rekomendasi,” kata Mingrum Gumay saat diwawancarai usai sidang paripurna.

Pihaknya juga saat ini tengah menunggu hasil audit BPK RI terkait penggunaan anggaran pada Pilgub Lampung tersebut.

“Kita menunggu hasil audit, tidak ada tenggat waktu terkait proses audit tersebut,” katanya.

Menurutnya, Lembaga DPRD Lampung menyoroti lemahnya penyelenggara pemilu mulai dari KPU dan Bawaslu Lampung.

“Yang kita sorot lembahnya penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu. Dan Setelah diaudit nanti, terserah dari BPK. Kita meminta lembaga pengaudit dapat bekerja secara profesional dan kepada lembaga lainnya kami minta diusut. Karena yang namanya kejahatan itu tidak ada batas waktu jika menyangkut perseorangan,” tegasnya.

Selain itu, dia juga meminta dugaan gratifikasi soal pemberian kendaraan berupa mobil Toyota Innova dan Avanza oleh Bank Mandiri dan BRI ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Bawaslu Lampung.

Baca Juga:  Ade Utami Luncurkan Maskot Mobil Baca Terbaru

“Kita (pansus) minta KPK dan Kejati Lampung untuk mengusut tuntas permasalahan ini,” jelas Mingrum.

Saat ini, kata Mingrum, tugas pansus politik uang pilgub Lampung selesai.

Selanjutnya berdasarkan paripurna, pihaknya melanjutkan dugaan tindak pidana politik ke beberapa instansi telah direkomendasikan.

“Saat ini kita menunggu hasil audit BPK RI Perwakilan Lampung. Tidak ada tenggat waktu terkait proses audit tersebut. Kita juga meminta lembaga pengaudit dapat bekerja secara profesional,” ucap Mingrum.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top