Ekonomi

DPRD Setujui Pinjaman Pemprov Lampung ke PT. SMI 

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, dalam rangka mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjadi Perda/LS

BANDAR LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung akan segera mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjadi Perda.

Hal itu terjadi setelah 44 anggota legislatif menyetujui Raperda peminjaman dana sebesar Rp600 miliar untuk pembangunan sejumlah infrastruktur.

Anggaran tersebut akan digunakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, untuk membangun enam ruas jalan Provinsi, yaitu jalan Simpang Korpri Sukadamai (13 kilometer), jalan Padang cermin- Kedondong sepanjang (25 kilometer), jalan Bangunrejo-Wates (21 kilometer).

Kemudian, Jalan Pringsewu-Pardasuka (16 kilometer), jalan Simpang Pematang-Brabasan (8 kilometer), dan ruas jalan Brabasan- Wiralaga (17 kilometer). Total Pemprov akan membenahi ruas jalan sepanjang 100 kilometer yang menggunakan dana pinjaman ditahun 2018 ini.

Anggota Badan Pembentukan Perda DPRD Lampung, Aprilani/LS

 

Baca Juga:  Pemprov Lampung Masih Tunggu Jadwal Tes Ulang CPNS 2018

Anggota Badan Pembentukan Perda DPRD Lampung, Aprilani, menjelaskan pembahasan raperda pinjaman daerah berdasarkan surat keputusan DPRD tentang penugasan Bapemperda untuk pembahasan raperda sejak 14 Februari lalu.

Dalam penyusunannya pihaknya telah menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang provinsi, Badan keuangan Daerah, dan Biro Hukum, dan melakukan peninjauan lapangan di enam ruas jalan yang hendak dibangun, serta koordinasi ke PT SMI dan Kementerian Dalam Negeri.

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (26/3)/LS

“Berdasarkan hasil kajian Bapemperda tentang pinjaman daerah ini diharapkan dalam paripurna ini Raperda yang disusun dapat diterima seluruh anggota dan disahkan menjadi Perda,” kata Aprilani,  dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Lampung, Senin (26/3).

Baca Juga:  Taksol Lampung Nilai Permenhub 108 Sarat Kepentingan 

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Provinsi, Hamartoni Ahadis mengatakan dengan disetujuinya Raperda tersebut untuk dijadikan Perda, maka dalam penerapannya Pemprov menginstruksikan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) pelaksana segera melaksanakan pembangunan enam ruas jalan provinsi sesuai pinjaman.

“Lalu melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Mendagri dan Menteri Keuangan setiap semesternya. Namun, untuk tindak lanjut pengajuannya ada aturan yang harus dilalui, karena ada mekanismenya hingga pencairan dana tersebut. Tapi yang terpenting hari ini sudah disetujui DPRD,” tuturnya.(DD/NN)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top