Bandar Lampung

DPRD Sampaikan LHP BPK Pada Pemprov Lampung

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI, terhadap belanja daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2017, pada rapat paripurna, di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung/LS

BANDAR LAMPUNG – Panitia khusus DPRD Provinsi Lampung, memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung agar menetapkan kebijakan atas penegakan integritas dan etika yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dan PP Nomor 42 tahun 2014 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS.

Hal itu disampaikan langsung saat memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI, terhadap belanja daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2017, pada rapat paripurna, di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin, (26/3).

Baca Juga:  Kwarda Lampung Siapkan Peringatan Hari Pramuka

“Kami meminta Pemerintah Provinsi Lampung agar menempatkan ASN sesuai dengan kompetensi berdasarkan latar belakang pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh ASN tersebut,” terang juru bicara panitia khusus DPRD Provinsi, Agus Bhakti Nugroho.

Ia juga menyarankan adanya pembinaan terhadap terhadap pegawai. “Pembinaannya bisa berupa pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan, dalam rangka mendukung kinerja ASN,” ungkapnya.

Dalam penyampaiannya, Agus Bhakti Nugroho menyampaikan, secara garis besar BPK RI menyerahkan beberapa temuan yang menyatakan pada organisasi perangkat daerah (OPD) terjadi kelebihan pembayaran gaji kepada karyawan yang terkena hukuman disiplin.

Juru bicara panitia khusus DPRD Provinsi, Agus Bhakti Nugroho, usai menyampaikan LHP BPK, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung/LS

“Hasil pendalaman BPK Rl menunjukkan bahwa ada keterlambatan pemberitahuan dari Badan Kepegawaian daerah. Kondisi ini menggambarkan masih ada kesenjangan informasi,” paparnya.

Baca Juga:  Hari Guru, Pemprov Lampung Ajak Guru Tingkatkan Kompetensi Sesuai Zaman

Ia melanjutkan, juga ditemukan kelebihan bayar pada perjalanan dinas. Berdasar hasil pendalaman BPK, ternyata bukti penanggungjawaban penginapan tidak sesuai dengan tempat menginap.

Sedangkan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), ada temuan soal kelebihan perhitungan jasa konsultan. “Kalau dari hasil pendalaman BPK, ternyata itu ada kesalahan, karena PPK tidak mengawasi pelaksanaan kegiatan. Hal itu tercermin pada tenaga pengawas yang tidak menjalankan tugasnya,” kata Agus.(*/DD)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top