Bandar Lampung

DPRD Lampung Serap Aspirasi Ratusan Driver Online

Kabag Umum Sekretariat DPRD Lampung, Alma Rostow Guna/Net

BANDAR LAMPUNG – Ratusan driver yang mengatasnamakan Gabungan Admin Selter Pengemudi Ojek Online (Gaspool) berunjuk rasa di kompleks DPRD Lampung, Kamis (11/4).

Dalam demonstrasi tersebut, Gaspool meminta parlemen untuk membuat peraturan daerah (perda) tentang ojek online.

Menanggapi hal itu, Kabag Umum Sekretariat DPRD Lampung, Alma Rostow Guna, mengatakan, pihaknya akan menyampaikan pada pimpinan. Sebab, saat ini, pemimpin DPRD Lampung sedang tidak di tempat.

“Ya aspirasi dari teman-teman Gaspool kami terima, dan akan kami sampaikan pada pimpinan,” kata Alma usai beraudiensi dengan perwakilan demonstran.

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung akan membahas mengkaji dan membahas lebih lanjut terkait tuntutan dari ratusan driver yang mengatasnamakan Gabungan Admin Selter Pengemudi Ojek Online (Gaspool) di lapangan Gubernur beberapa waktu lalu.

Baca Juga:  Pemprov Dukung Pembangunan Kantor Pemkab Pesisir Barat, Setujui Hibah Kantor UPTD KPH I

“Kita akan membahas lebih lanjut terkait aturan itu,” kata anggota Komisi II DPRD Lampung Akhmadi Sumaryanto, Jumat (12/4).

Pihaknya mendukung agar managemen Grab bisa menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

“Sebaiknya aturan yang telah dibuat untuk kebaikan semua itu diterapkan,” ungkapnya

Sebelumnya diketahui, ratusan driver yang tergabung dalam Gabungan Admin Selter Pengemudi Ojek Online (Gaspool) berunjuk rasa di Kantor Grab Lampung, Jalan Pangeran Tirtayasa, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung.

Dalam demo tersebut, massa menuntut pihak Grab mengikuti Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Baca Juga:  Musim Kemarau, PDAM Way Rilau Kurangi Pasokan Air Bersih

“Sebelumnya, kami telah mediasi dengan Go-Jek dan Grab. Pihak Go-Jek langsung memberikan respons positif dan akan mengabulkan permintaan. Sedangkan pihak Grab tak ada tanggapan sama sekali,” kata penanggung jawab aksi Lukman Hakim.

Dia mengatakan, pihak Grab kerap melakukan pemutusan mitra atau suspend sepihak. Tindakan itu dinilai melanggar Permenhub Nomor 12 Tahun 2019. Berdasar peraturan tersebut, pihak Grab memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum memutus hubungan kemitraan.

Koordinator aksi Ayes Rohyat menambahkan, pihak Grab juga sewenang-wenang menetapkan tarif. Padahal, hal tersebut sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 tentang Penentuan Tarif. Sehingga, dianggap merugikan driver.

“Kami minta pihak Grab juga mau mengikuti peraturan menteri. Selama ini, pihak pengembang bersaing tarif, sehingga para driver yang jadi korban,” ujarnya.

Baca Juga:  Mahasiswa Tuntut DPRD Lampung Selesaikan Sengketa Lahan HGU PT. SGC

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kantor Grab sempat buka ketika pagi hari. Namun, kantor tutup menjelang. Massa pun menyegel dan melempari kantor tersebut dengan telur. Setelah itu, massa melanjutkan aksi di Kantor DPRD Lampung.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top