Iklan
Politik

DPRD Lampung Sebut Sudah Maksimal Jalankan Fungsi Pengawasan

Komisi I DPRD Lampung, Aprilliati/Net

BANDAR LAMPUNG – Wacana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengirim tim untuk melakukan investigasi terkait mutasi 425 aparatur sipil negera (ASN) Pemerintah Provinsi Lampung, dinilai Akademisi Unila Dedi Hermawan karena DPRD Lampung kurang memberikan perhatian soal reformation birokrasi.

“Fungsi pengawasan gak optimal, maka gubernur tanpa kontrol, jadi masalah muncul yang akhirnya pusat juga turun tangan,” kata Dedi, Senin (3/6).

Dedi mengaku menyetujui adanya tim investigasi dari Mendagri. Alasannya, banyak kejanggalan terkait rolling tersebut. Pertama, rolling dilakukan tanpa ada evaluasi dulu terhadap kompetensi dan kinerja ASN.

“Jadi gak ada dasar yang kuat,” ungkapnya.

Kedua, dari segi waktu dilakukan di akhir waktu berakhirnya kepemimpinan gubernur, sehingga tidak ada orientasi kepentingan yang jelas.

Baca Juga:  Ketua MPR, Gubernur dan Wali Kota Kompak Nyalakan Api Obor Asian Games

“Publik sangat menunggu hasil kerja demi tercipta atmosphere birokrasi yang sehat,” ungkapnya.

Ia berharap tim investagi dapat bekerja cepat, mengingat sangat mudah menemukan berbagai pelanggaran dan ketidakwajaran.

“Tim investigasi kalau bisa bekerja professional demi menegakkan keadilan di lingkungan birokrasi yang memberi dampak perbaikan kinerja birokrasi. Banyak ASN yang baik, kompeten dan berkinerja tinggi, tapi terpinggirkan karena sistem pengembangan karir yang syarat nepotisme,” ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Lampung, Aprilliati,membantah terkait kurang maksimalnya fungsi DPRD Lampung dalam menjalankan tugas pengawasannya.

“Kita membantah itu. Karena anda bisa lihat rekomendasi pansus LKPJ yang kita paripurnakan kemarin. Cukup tegas dan kita kritisi mekanisme pegawai, rolling jabatan hingga jabatan Plt yang berlama-lama,” tegasnya.

Baca Juga:  Mendagri Lantik Boytenjuri jadi Penjabat Gubernur Lampung

Kendati demikian, pihaknya menyambut baik instruksi Mendagri untuk membentuk tim investigasi tersebut.

“Kita melihat ada sesuatu yang tidak lazim dan bertentangan dengan peraturan terkait adanya  mutasi secara besar-besaran. Padahal menurut pemerintah daerah, Sekda dan Gubernur, izin mutasi itu sudah ada sejak bulan Maret lalu. Kita juga mendengar penjelasan dari Mendagri bahwa mutasi itu diizinkan, tetapi hanya 90 orang,” ungkapnya.(AR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top