Bandar Lampung

DPRD Lampung Minta 15 OPD Kembalikan Kelebihan Pembayaran Penghasilan

Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal/Net

BANDAR LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung mendorong 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mengembalikan kelebihan pembayaran tambahan penghasilan yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung.

Setidaknya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan setempat menemukan selisih pembayaran (kelebihan) yang nilainya mencapai Rp1,5 miliar.

“Kalau ada kelebihan pembayaran yang bukan haknya yaa wajib dikembalikan. Nanti tugas inspektorat juga yang melakukan pengawasan sejauh mana proses pengembaliannya itu dilakukan,” ujar Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal, Senin (06/8).

Kedepan, lanjut Dedi, dirinya berharap Inspektorat Provinsi Lampung dapat lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan, sehingga tidak terjadi temuan yang sama di kemudian hari.

Baca Juga:  Wagub Minta Korpri Tidak Terjebak Egosektoral

Saat disinggung terkait mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran tersebut, Dedi menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing OPD yang disebutkan BPK.

“Kalau untuk penagihan tergantung kebijakan internal OPD sendiri. Yang jelas kalau ada unsur kerugian negara, falam hal ini kelebihan pembayaran yang bukan haknya yaa harus dikembalikan,” tegasnya.

Sebelumnya, mengacu terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Lampung nomor: 1A/LHP/XVIII.BLP/05/2018 terhadap laporan keuangan Pemprov Lampung TA 2017, kelebihan pembayaran yang nilainya mencapai Rp1,5 miliar tersebut tersebar pada 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung kelebihan sebesar Rp423.060.500, Biro Humas Rp167.853.125, Dinas Pendidikan Rp148.153.125, Dinas PPPA Rp139.072.702 dan Dinas Perkebunan Rp123.810.875.

Baca Juga:  DPRD Gelar Paripurna Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Selanjutnya, Disnakertrans sebesar Rp89.265.000, Biro Kessos Rp87.793.125, Dinas Perpustakaan dan Arsip Rp75.089.425 dan Dinas Kehutanan Rp69.227.375.

Lalu pada Biro Adiminstrasi Pembangunan sebesar Rp59.314.375, Biro Biro Umum Rp41.443.750, Biro Organisasi Rp27.727.906.

Kemudian, Dinas Penanaman Modal sebesar Rp25.762.500, Balitbang Rp16.287.500 dan Bappeda Rp7.619.750.

Atas dasar itu, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Lampung M Ridho Ficardo agar memerintahkan, Kepala BKD dan Badan Keuangan Daerah (Bakuda) lebih cermat melakuakan sosialisasi absensi fingerprint dan pembayaran tambahan penghasilan.

Serta memerintahkan seluruh kepala OPD agar lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pembayaran tambahan penghasilan.

BPK juga meminta Gubernur Lampung menagih dan menyetorkan kelebihan pembayaran tambahan penghasilan sebesar Rp1.501.481.033 ke Kas Daerah.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top