Bandar Lampung

DPRD Lampung Makin Gencar Kritisi Rasionalisasi APBD 2019 Pemprov Lampung

Anggota Fraksi PDIP DPRD Lampung Apriliati/BM/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Jajaran DPRD Provinsi Lampung, makin gencar mengkritisi kebijakan pemprov terkait rasionalisasi APBD murni 2019.

Seharusnya Pemprov Lampung mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak dewan.

Pada 1 Juli lalu, Pemprov Lampung menerbitkan surat yang ditandatangani Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, perihal rasionalisasi kegiatan APBD tahun anggaran 2019.

Dalam lampiran disebutkan rasionalisasi anggaran mencapai Rp693,4 atau 23 persen dari Rp2,99 triliun menjadi Rp2,29 triliun.

Hal ini berlaku untuk belanja langsung pada 51 organisasi perangkat daerah agar membatalkan kontrak, pengurangan volume dan nilainya, serta penghematan di bidang perjalanan dinas hingga pengadaan alat tulis kantor.

Baca Juga:  Butuh Lahan 20 Hektare, Pemprov Kaji Lokasi Pembangunan TPA Regional Lampung

Mengingat tidak tercapainya target pendapatan daerah sehingga tim anggaran pemerintah daerah melakukan rasionalisasi tersebut.

Menurut Anggota Fraksi PDIP DPRD Lampung Apriliati, hal ini mencerminkan ketidaktaatan pada aturan.

Salah satunya Permendagri 33/2019 tentang penyusunan APBD bahwa harus ada skala prioritas sesuai RPJMD.

“Sehingga berampak pada program-program yang berjalan tidak secara maksimal,” katanya, Sabtu (27/7).

Keputusan ini juga dinilainya tergopoh-gopoh karena pembahasan perubahan anggaran masih sekitar tiga bulan lagi yaitu pada Oktober mendatang.

“Seharusnya, bila ada persoalan terkait hal ini dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak dewan,” tukas Apriliati.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Lampung Joko Santoso mengatakan pemprov tak berwenang melakukan rasionalisasi anggaran  sebelum berkoordinasi dengan dewan.

Baca Juga:  Polresta Bandar Lampung Pertajam Implemantasi Melalui Lomba Cerdas Cermat

Diketahui, Pemerintah Provinsi  (Pemprov) Lampung, sepertinya kebingungan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dan untuk mengatasinya, Gubernur Arinal Djunaidi memerintahkan pemangkasan anggaran.

Hal itu terbukti dari surat  Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan nomor  903/1166/VI.2/2019 tertanggal 1 Juli lalu yang memuat rasionalisasi anggaran APBD 2019.

Dalam surat yang diterima Redaksi, rasionalisasi dilakukan karena tidak tercapainya PAD sehingga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan evaluasi dengan seluruh OPD dan PPK.

Hal itu guna melakukan pemangkasan anggaran yang tengah berjalan dengan melakukan pembatalan pelaksanaan kegiatan juga pembatalan kontrak dengan rekanan.

Selain itu perintah Gubernur Lampung juga meminta seluruh OPD melakukan pengurangan volume kegiatan dan nilai kontrak sehingga secara keseluruhan hasil rasionalisasi tersebut mencapai Rp2,2 triliun lebih.(BM)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top