Iklan
Bandar Lampung

DPRD Kota Bandar Lampung Gagas Raperda Kearifan Adat Lokal

Sidang paripurna DPRD Kota Bandar Lampung, menggagas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang kearifan adat lokal/LS

BANDAR LAMPUNG – Agar kelestarian adat Lampung tak tergerus pesatnya berkembangan. DPRD Kota Bandar Lampung berinisiatif menggagas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang kearifan adat lokal.

Upaya DPRD Bandar Lampung untuk mengagas Raperda tersebut mendapat apresiasi oleh Walikota Herman HN.

Namun, Herman HN mengusulkan sebelum Raperda dapat disahkan, harus melalui tahap pengkajian mendalam.

“Agar Raperda tidak bertentangan dengan kepentingan umum adan peratuaran yang lebih tinggi serta tidak mengakibatkan ekonomi biaya tingggi untuk itu perlu ada pengkajian yang lebih lanjut,” kata Herman HN, Senin (2/7).

“Pengkajian lebih lanjut dalam rapat komisi, gabungan komisi atau Pansus sesuai dengan pasal 73 Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,” imbuhnya lagi.

Baca Juga:  Pemprov Berharap Kunjungan Komisi X DPR RI Bantu Atasi Anggaran Rekonstruksi Infrastruktur Pariwisata

Sidang Paripurna dewan yang dipimpin Ketua DPRD  Wiyadi dihadiri 26 anggota dewan dari 50 anggota.

Agenda sidang paripura ke dua yaitu Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bandarlampung Tahun Anggaran 2017.

Ke 7 fraksi yang ada di DPRD Kota Bandarlampung memberikan apresiasi terhadap kinerja Walikota dan jajarannya namun tetap memberikan catatan – catatan.

Apreasiasi diberikan atas diberikan kepada Walikota Herman HN serta jajarannya atas diraihnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 8 kali berturut – turut.

Adapun catatan – catatan yang diberikan fraksi – fraksi di dewan soal catatan yang diberikan oleh BPK soal devisit anggaran.

Baca Juga:  ASN Terlibat Kampanye Capres, Bawaslu Periksa Pejabat Pemkot Bandar Lampung

“Apakah walikota sudah menindak lanjuti temuan BPK serta bagaimana progresnya,” kata Muchlas dari F-PKS

Selanjutnya catatan juga diberikan oleh fraksi Gerindra yang mempertanyakan penyelesaian pasar – pasar di Bandarlampung.

“Pasar Smep, pasar Tugu dan Panjang kami harapakan segera diselesaikan secepatnya sebab ini menyangkut masyarakat kecil,” ujar Jauhari

Sementara itu Fraksi Golkar mengharapkan Pemkot Bandarlampung secepatnya menerapkan e-billing guna meningkatkan PAD.

“Guna meningkatkan PAD kami harapkan e-blling segera bisa direalisasikan di hotel – hotel dan restoran,” ujar Berlian Mansyur.(AJ)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top