Iklan
Bandar Lampung

DPRD Bandar Lampung Sahkan Raperda APBD Tahun 2017

Sidang paripurna DPRD Kota Bandar Lampung, dalam rangka pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung tahun 2017/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – DPRD Kota Bandar Lampung, mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung tahun 2017, Selasa, (24/7).

Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Wiyadi, menjelaskan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah dalam menjalankan tugasnya.

Lanjut Wiyadi, kewajiban untuk menyampaikan LPJ pertanggungjawaban APBD sesuai dengan undang-undang nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah dan Undang Undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

Baca Juga:  DPRD Bandar Lampung Kembali Temui Warga Eks Pasar Griya

Sementara itu, juru bicara Badan Anggaran (Banang) DPRD Bandar Lampung, Agusman Arif, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, atas prestasi mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI selama delapan kali berturut turut.

“Hal ini patut kita syukuri dan dapat kita, bahwa pemkot telah melakukan tata kelola keuangan dengan baik,” ujarnya.

Kendati demikian, lanjutnya, DPRD Bandar Lampung meminta kepada wali kota setempat agar segera menindaklanjuti catatan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berkenaan dengan sistem pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terhadap tidak tercapainya pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD juga meminta agar wali kota lebih optimal dalam mengelola sektor PAD.

Baca Juga:  DPRD Bandar Lampung Minta UMK Sesuai Usulan Dewan Pengupahan

“Dalam upaya meningkatkan PAD, DPRD meminta pemkot melakukan penyesuaian terhadap jenis objek PBB, pembaharuan data base objek pajak, penagihan secara kontinyu maupun tunggakan pajak, meningkatkan tertib administrasi, pengawasan dan optimalisasi kinerja UPT, dan menerapkan pembayaran pajak secara elektronik e-billing,” papar Agusman.

Terkait dengan penerapan billing dalam pengelolaan pajak DPRD Kota Bandar Lampung telah membentuk Perda usul inisiatif tentang pengelolaan pajak secara elektronik.

“Perda tersebut dibentuk agar PAD meningkat,” tandas Agusman Arief.

Selain mengesahkan LPJ pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2017, paripurna yang digelar DPRD Bandar Lampung juga menyampaikan rekomendasi DPRD Bandar Lampung terhadap Laporan Keterangan (LKPJ) Wali Kota Bandar Lampung tahun 2017.(ADv)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top