Iklan
Bandar Lampung

DPRD Bandar Lampung Minta KPK Usut Pengusaha Yang Mematikan Tapping Box 

Tapping Box/Ilustrasi

BANDAR LAMPUNG – DPRD Bandar Lampung, meminta Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) mengusut para pelaku usaha yang sengaja menonaktifkan alat perekam transaksi (tapping box).

Pasalnya, belakangan ini ada tiga rumah makan di Kota Bandar lampung yang sengaja mematikan tapping box. Diantaranya adalahn RM Puti Minang, Begadang Resto di Jalan Diponogoro, dan Bakso Sony di Jalan Wolter Monginsidi.

Anggota Komisi II DPRD Bandar Lampung, M Yusuf Erdiansyah, menegaskan, mematikan alat tapping box dapat dikategorikan sebagai upaya penggelapan pajak.

“Mematikan alat tersebut sama saja mengambil pajak dari konsumen, tentunya hal tersebut akan merugikan masyarakat dan pemerintah,” kata dia.

Untuk itu, dirinya meminta, sejumlah pihak terkait untuk bertindak dan memberi sanksi agar hal serupa tak terulang.

Baca Juga:  KOL dan Kadin Lampung akan Gelar Seminar Deteksi Dini Lupus

Semantara itu, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Bandar Lampung, Yanwardi, meminta, agar pihak kepolisian dapat menindaklanjuti laporan dari Pemkot Bandar Lampung.

“Kalau penggelapan pajak itu yang berhak memberi sanksi polisi, pemkot tidak berwenang,” tukasnya.

Namun, dengan adanya temuan itu pihaknya telah menerjunkan tim khusus penyamaran guna memantau mana saja WP (wajib pajak) yang mematikan tapping box.(AJ)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top