Iklan
Bandar Lampung

DPD RI Ingin Pemkot dan Warga Pasar Griya Duduk Satu Meja

Lahan Pasar Griya Sukarame, pasca penggusuran oleh Pemkot Bandar Lampung/Net

BANDAR LAMPUNG – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dijadwalkan akan memediasi antara warga ex Pasar Griya Sukarame dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung serta Badan Pertanahan setempat.

Hal tersebut dikatakan anggota DPD RI Andi Surya, usai meninjau secara langsung lokasi Pasar Griya, pasca penggurusan berlangsung, Sabtu (28/7).

“Saya menyaksikan dengan mata kepala, ibu-ibu dan anak yang terlantar tanpa tempat tinggal lagi. Semua telah menjadi puing yang berserakan. Hanya tinggal sebuah mushola kecil tempat beberapa gelintir keluarga itu bernaung. Anak-anak tidak bersekolah, aliran listrik diputus oleh PLN dan air PDAM dihentikan,” ujarnya.

Melihat kondisi itu, pria bertubuh besar tersebut merasa prihatin dan miris, lantaran mereka (warga Bandar Lampung) tidak bisa merasakan kebebasan untuk hidup.

Baca Juga:  Ongkos Transit Daerah Untuk Jamaah Haji Lampung Mencapai 3 Jutaan

“Saya amat tersentuh dengan situasi ini. Laporan sementara dari mereka, bahwa mereka memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang legal. Namun, tidak diakui oleh lurah maupun camat. Pada saat pilkada kemarin para pamong juga melarang mereka menggunakan hak pilih. Mana yang benar saya tidak tahu, nanti saya cek langsung ke pemkot,” tambahnya.

Untuk itu, sebagai wakil rakyat yang diamanatkan undang-undang, dirinya berupaya bakal mempertemukan pemkot dengan warga, yang sama-sama memiliki kepentingan.

“Saya melihat kegiatan pemkot ini ada dampak hukum dan perundang-undangan, yaitu kekerasan dalam penggusuran paksa sehingga terjadi cidera bahkan ada yang patah kaki. Peristiwa itu terekam dengan jelas baik gambar maupun video. Kedua, saya ingin mendudukkan persoalan terhadap lahan ini ditinjau dari sisi UUPA 5/1960, serta tentu kita semua ingin terang terhadap rencana pemerintah kota melakukan pengosongan lahan ini,” jelasnya.

Baca Juga:  Gubernur Ridho Beri Penghargaan Kepada 18 Inovator Lampung

Dirinya mengatakan, lahan yang ia lihat luasnya tidak lebih dari satu hektar ini tentu perlu ditata pemanfaatannya, bukan hanya untuk kepentingan pemerintah saja, namun juga memperhatikan warga masyarakat yang telah belasan tahun ditempati.

“Pastinya ini lahan negara, namun kriteria lahan negara harus ditinjau dari sisi kepemilikannya, apabila milik warga masyarakat tentu ada alas haknya demikian pula jika milik pemkot, juga harus dapat menunjukan status haknya,” ucap dia.

Untuk lahan negara, baik rakyat maupun pemerintah seyogyanya memiliki hak yang sama, karena pemerintahan diciptakan untuk mengelola kepentingan rakyat.

“Oleh karenanya, DPD RI akan berkoordinasi dengan pihak pemkot dan BPN kota setempat serta provinsi, untuk memediasi kepentingan pembangunan kota dan melindungi hak-hak warga masyarakat. Sehingga tercapai pembangunan yang berkeadilan dan mensejahterakan,” tandasnya.(LS/AJ)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top