Politik

DPD KNPI : Rambu Kuning untuk Penyelenggara & Kontestan Pilkada

Ketua DPD KNPI Kota Bandar Lampung, Iqbal Ardiansyah/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Sebelumnya pada hari Kamis tanggal (6/8) lalu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) Firli Bahuri melakukan kunjungan ke Provinsi Lampung bersama stakeholder pemerintahan setempat dalam rangka mempertegas dan menyerukan Pilkada Bersih.

Menurut Firli, pelaksanaan Pilkada bersih sangat penting. Dari pengalaman KPK, Pilkada bagaikan ajang penciptaan koruptor baru karena tak lama setelah terpilih, sejumlah kepala daerah bergantian menjadi tersangka atau terdakwa kasus korupsi.

“Dalam catatan KPK, sejak Pilkada Langsung diterapkan pada 2005, sudah 300 kepala daerah di Indonesia menjadi tersangka kasus korupsi dan 124 di antaranya ditangani KPK. Antara tahun 2016 sampai 2019, telah 5 (lima) kepala daerah di Lampung tertangkap tangan oleh KPK,” kata Firli saat pertemuan pada tanggal 6 Agustus 2020 lalu.

Selain Ketua KPK, belum lama ini, Menkopolhukam Mahfud MD juga menyatakan hal serupa. Ia menyatakan bahwa Calon-calon kepala daerah 92 persen dibiayai oleh cukong dan ketika sesudah terpilih, rentan melahirkan korupsi kebijakan.

Baca Juga:  Pilkada 2020, IWO Way Kanan Suguhkan Informasi Netral

Praktik semacam ini, kata Mahfud, banyak ditemukan pada sistem pemilihan langsung. Sebab para calon membutuhkan dana besar untuk bisa berkampanye di daerah pemilihan.

Hal inilah yang kemudian melahirkan korupsi kebijakan, yang bahayanya melebihi korupsi uang.

“Kalau uang bisa dihitung, tapi kalau kebijakan dalam bentuk lisensi pengusaan hutan, lisensi-lisensi penguasan tambang yang sesudah saya periksa itu tumpang-tindih,” cetus Mahfud pada Sabtu (11/09/2020) lalu.

Menyikapi dua pernyataan tersebut, baik dari KPK maupun Menkopolhukam. Ketua DPD KNPI Kota Bandar Lampung, Iqbal Ardiansyah, menyebut bahwa, apa yang disampaikan oleh kedua pejabat penting negara itu adalah sebuah sinyal bagi para pelaku pilkada hari ini.

“Itu sinyal, atau lampu kuning lah, baik untuk penyelenggara pilkada, kontestan serta orang-orang disekelilingnya,” kata Iqbal, Selasa (15/9).

Baca Juga:  Komisi I Pertanyakan Hasil Perbaikan DPT Tahap II Jelang Pileg dan Pilpres

Iqbal juga menjelaskan, terkait statement tersebut, semua pihak tidak boleh menggap itu biasa. Mereka menyampaikan atas nama negara, yakni ketua KPK dan Menteri, dimana keduanya terlegitimasi oleh hukum dan regulasi negara.

“Mereka berkata atas analisis, data dan informasi serta fakta, maka menurut saya, ini perlu menjadi perhatian dan cacatan khusus bagi pihak-pihak yang berkesinambungan dengan apa yang disampaikan oleh ketua KPK maupun Menkopolhukam itu,” paparnya.

Menyikapi hal tersebut, menurutnya, yang ada dibawah hari ini, wajib hukumnya untuk bersama-sama melihat, menilai, dan bergerak guna memastikan bahwa Pilkada berjalan dengan baik dan tanpa ada kecacatan baik hukum dan etik.

“Dan KNPI Kota sudah mengawali itu, sejak sebelum tersiar bakal calon, kita sudah pantau itu dari jauh-jauh hari, maka munculah Tagline (Selamatkan Pemuda Dengan Pilkada Bersih) itu, serta pembentukan posko-posko Pengaduan tindak pidana pemilu di setiap kecamatan dan kelurahan yang di kawal oleh Pengurus Kecamatan setempat, bahkan kita sudah membangun sinergitas bersama Bawaslu perihal pengawalan KNPI di pilkada kota,” tandas Bung Iqbal.(SUL/RLS)

Baca Juga:  Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Penambahan Lampung Dibuka
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top