Iklan
Daerah

DLH Pesawaran Tak Berdaya Atasi Tambang Batu Ilegal

Wakil Ketua Pansus, Rudi Irawan, didamping anggota pansus Agus Purnomo dan H Tati, serta Wakil ketua lll DPRD Rudi Agus Sunandar dan staf ahli partai Nasdem Aprizal, beserta staf ahli Partai Golkar Lamudin, saat melakukan inspeksi mendadak ke tambang baru yang diduga ilegal/MH/Suluh

GEDONGTATAAN – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pesawaran, seperti tak berdaya menangani adanya tambang batu illegal di Pekon Bambu Kuning, Desa Bantar, Kecamatan Padang Cermin, perihal tidak adanya izin.

“Kami sudah pernah turun melihat pertambangan itu, dan memang benar mereka tidak mengantongi surat izin. Dan sesuai dengan berita acara, kami turun guna memberhentikan sementara pertambangan tersebut sampai mereka memiliki izin,” jelas, Kabid Penataan, Ibrin, didampingi Kasi Kajian Dampak Lingkungan DLH Pesawran, Adi Setia, Kamis (11/10).

Baca Juga:  Wabub Lambar Minta PAD Tahun 2019 ada Peningkatan

Dirinya mengaku, perihal pengurusan surat izin sudah tidak berada di Kabupaten Pesawaran lagi, tetapi sudah di ambil alih oleh pemerintah provinsi.

“Sesuai dengan UU no 23 tahun 2014, laut, kehutanan, dan juga termasuk pertambangan ranahnya sudah masuk ke provinsi, tetapi berdasarkan administratifnya, mengingat tambang itu berada di Pesawaran, pertanggung jawaban moral kami. Kami sudah turun dan sudah memberhentikan,” paparnya.

Disinggung terkait dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas tambang tersebut, dirinya sudah memberikan surat teguran dan surat tembusan ke kepolisian.

“Kami tinggal tunggu perintah, mengingat itu sudah menjadi ranah provinsi, kami membuat juga membuat surat tembusan ke lingkungan hidup provinsi dan juga dinas perizinan provinsi, dan juga pertambangan dan nanti mereka yang mengeksekusi,” ungkapnya.

Baca Juga:  Bupati Dendi Cari Solusi Atasi Kekeringan di Lahan Pertanian

“Kalau kami ini keterbatasan dengan personil, artinya dari sisi anggaran kami terbatas dan segi SDM pun kami terbatas. Jadi sesuai dengan regulasi yang bisa mengambil tindakan hanya provinsi,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP), Joni Arizona, terus mengingatkan para pengusaha tambang agar mengurus izin sebelum menjalankan aktivitas penambangan.

“Kita tidak bosan bosannya selalu mengingatkan para pengusaha yang bergerak dalam bidang pertambangan,” jelasnya.

“Sulitnya, Izin usaha pertambangan ini sudah ditarik ke provinsi, jadi para pemilik usaha tambang harus mengurus ke provinsi terlebih dahulu setelah surat izin dari provinsi dikeluarkan, baru mereka bawa ke kita,” timpalnya.

Baca Juga:  Ada Nunik di Acara Harlah NU, Panwas Sebut Tak Ada Izin

Dirinya mengatakan, pihaknya, hanya bisa mengurus izin lingkungan itupun kalau pengusaha tambang tersebut sudah mengurus ke dinas lingkungan hidup, kemudian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kalau mereka belum punya.

“Kemudian Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin itupun kita masih harus berkoordinasi dengan stakeholder holder terkait dapat diterbitkan atau tidaknya,” tutupnya.(MH/PS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top