Iklan
Politik

DKPP Copot Jabatan Ketua KPU Lampung Timur

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 5 komisioner KPU Lampung Timur di ruang rapat utama Polda Lampung, beberapa waktu lalu/JO/Suluh

JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 16 Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14,  Jakarta Pusat pada Rabu (21/8).

Sidang ini menyertakan 76 penyelenggara Pemilu yang menjadi Teradu dalam 16 perkara yang dibacakan, mulai dari tingkat Kabupaten/Kota hingga pusat. Dari jumlah keseluruhan, 27 Teradu berasal dari KPU dan 49 Teradu berasal dari Bawaslu.

Dalam sidang ini, ada dua penyelenggara Pemilu yang mendapat sanksi berupa pemberhentian dari jabatan ketua, yaitu Andri Oktaviana dari KPU Lampung Timur dan Rosna Sehwaki dari Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur. Andri menjadi Teradu dalam perkara 118-PKE-DKPP/VI/2019 dan Rosna merupakan Teradu pada perkara 154-PKE-DKPP/VI/2019. Keduanya juga dijatuhi sanksi berupa peringatan keras.

Baca Juga:  Parpol Keluhkan Lokasi Bimtek, Sekretaris dan Komisioner KPU Pesawaran Lempar Bola

“Menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada teradu I Andri Oktaviana,” kata Ketua majelis, Alfitra Salamm dalam sidang.

“Menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada teradu Rosna Sehwaki,” lanjut Alfitra ketika membaca putusan 154-PKE-DKPP/VI/2019.

Khusus untuk Andri, DKPP juga memberikan rehabilitasi atau pemulihan nama baik dalam perkara nomor 140-PKE-DKPP/VI/2019. Ia dan empat anggota KPU Lampung Timur memang menjadi Teradu dalam dua perkara yang putusannya dibacakan dalam sidang hari ini, yaitu perkara 118-PKE-DKPP/VI/2019 dan 140-PKE-DKPP/VI/2019.

Jumlah Teradu yang nama baiknya dipulihkan atau mendapat rehabilitasi dari DKPP mencapai 42 orang. DKPP juga mengeluarkan sanksi peringatan (15 Teradu) dan peringatan keras (12 Teradu).

Baca Juga:  DKPP Jadi Harapan Rakyat Perihal Politik Uang di Pilgub Lampung  

Selain itu, DKPP juga mengeluarkan Ketetapan untuk perkara Nomor 69-PKE-DKPP/IV/2019 yang melibatkan tujuh Teradu. Dalam prosesnya, Pengadu perkara ini mencabut aduannya sebelum sidang pemeriksaan perkara ini dilaksanakan.

“Pengaduan Pengadu tidak dapat dilanjutkan ke tahap putusan karena Pengadu telah mencabut Pengaduan,” kata Ketua majelis, Alfitra Salamm membacakan ketetapan tersebut.

Sidang pembacaan putusan ini dipimpin oleh Dr. Alfitra Salamm selaku Ketua majelis yang didampingi oleh dua Anggota majelis, yaitu Prof. Teguh Prasetyo dan Dr. Ida Budhiati.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top