Bandar Lampung

Diumumkan Jadi Tersangka, KPK Ungkap Tindak Tanduk Kadis PU-PR Lampung Selatan Syahroni

Syahroni. Foto: Istimewa

Suluh.co – Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] membuka kebiasaan Kadis PU-PR Lampung Selatan Syahroni usai resmi diumumkan sebagai tersangka dan ditahan.

Syahroni disebut KPK menjadi tersangka atas pengembangan perkara korupsi yang dilakukan mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan. Sebenarnya tak hanya Syahroni. KPK sudah terlebih dahulu menetapkan Hermansyah Hamidi, mantan Kadis PU-PR Lampung Selatan.

Syahroni diduga melakukan korupsi ketika ia masih menjadi bawahannya Hermansyah Hamidi. Saat itu Syahroni masih menjadi:

– Kasubbag Keuangan Dinas PU-PR Lampung Selatan pada tahun 2015-2017;

– Kabid Bina Program Dinas PU-PR Lampung Selatan pada bulan Januari 2017-November 2017;

– Kabid Pengairan PU-PR Lampung Selatan pada bulan November 2017 – 2018;

KPK menduga Syahroni dan Hermansyah Hamidi mendapatkan perintah dari Zainudin Hasan untuk melakukan pungutan proyek pada Dinas PU-PR Lampung Selatan sebesar 21 persen dari anggaran proyek.

Baca Juga:  Pemprov Matangkan Persiapan Hadapi MTQ Nasional Khusus Anggota Korpri

Hermansyah Hamidi juga diduga kemudian memerintahkan Syahroni untuk mengumpulkan setoran, yang kemudian nanti diserahkan kepada Agus Bhakti Nugroho yang merupakan staf ahli Zainudin Hasan yang juga saat itu sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung.

Kemudian KPK menduga Syahroni melakukan komunikasi kepada para rekanan pada Dinas PU-PR Lampung Selatan dan meminta setoran dari para rekanan tersebut.

Selanjutnya Syahroni melakukan ploting rekanan yang besaran paket pengadaan di Dinas PU-PR Lampung Selatan menyesuaikan dengan besaran dana yang disetorkan rekanan.

Lalu Syahroni juga membuat tim khusus yang tugasnya melakukan upload penawaran para rekanan menyesuaikan dengan ploting yang sudah disusun berdasarkan nilai setoran yang telah diserahkan oleh para rekanan.

Setelah setoran terkumpul, KPK menduga dana-dana itu diserahkan kepada Zainudin Hasan yang diberikan melalui Agus Bhakti Nugroho.

Baca Juga:  Gubernur Arinal Minta Petugas Samsat Beri Pelayanan Cepat dan Maksimal

KPK juga menyatakan setoran yang terkumpul tadi diduga diberikan ke Pokja ULP sebesar 0,5-0,75 persen, dan untuk Zainudin Hasan sebesar 15-17 persen, serta untuk Hermansyah Hamidi sebesar 2 persen.

“Bahwa sejak kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, dana yang sudah diterima oleh Zainudin Hasan melalui Agus Bhakti Nugroho yang sumbernya berasal dari proyek-proyek pada Dinas PU-PR Lampung Selatan yang dikelola oleh SY [Syahroni] dan HH [Hermansyah Hamidi] adalah pada tahun 2016 sebesar Rp 26.073.771.210, dan pada tahun 2017 sebesar Rp 23.669.020.935,” ungkap Kepala Deputi Penindakan KPK Karyoto, Selasa sore, 6 Oktober 2020.

Atas perbuatannya, Syahroni disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Baca Juga:  Tekan Angka Korupsi, Pemkab Pesawaran Beri Pelatihan LHKPN

“Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan Tersangka SY di Rutan Negara Cabang KPK di Gedung KPK Kavling C1 selama 20 hari terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020,” lanjut Karyoto.

Reporter: Ricky

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top