Panggung

Diskusi Kebangsaan HUT PRD ke-23, Ade: Keadilan-Kesejahteraan, untuk Indonesia Bermartabat

Walikota Bandarlampung Herman HN, para narasumber, dan pengurus KPW-PRD Lampung foto bersama usai Diskusi Kebangsaan HUT ke-23 PRD, di Woodstairs Cafe, Bandarlampung, Sabtu (27/7/2019). | Muzzamil

BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung Ade Utami Ibnu berpendapat sejak reformasi Pancasila sudah menang. Dia juga menitipkan pesan politik kepada pemerintahan baru 2019-2024 terkait penegakan hukum yang berkeadilan, pekerjaan rumah peningkatan kesejahteraan, dan perwujudan Indonesia bermartabat.

Hal itu ia nyatakan menjawab paradoks diksi “Menangkan Pancasila!” yang secara propagandis terus dipopulerkan oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD) sejak 2012 silam. Juga reposisi politik PKS pascapemilu dalam konteks merajut persatuan nasional.

Jadi narasumber Diskusi Kebangsaan HUT ke-23 PRD bersama politisi PDIP Mukhlis Basri, Sekretaris PRD Lampung Joni Fadli, dan analis politik FISIP Unila Robi Cahyadi Kurniawan, Ade mengatakan, kemenangan Pancasila itu harus digagas bahkan hingga seribu tahun lagi.

Saat ini, kata Ade, Pancasila sudah ada di dalam ruh perjuangan seluruh anak-anak bangsa dalam bergerak di Negara Kesatuan Republik Indonesia, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. “Termasuk kami di PKS, walaupun PKS berasaskan Islam tapi untuk bernegara kita semua mengadopsi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila,” tegasnya.

Baca Juga:  Diskusi Kebangsaan HUT PRD ke-23: "PRD Kan Berani, Menangkan Pancasila Dengan Bantu Pemda Wujudkan Kesejahteraan!

Menjawab tanya tema pemantik diskusi, “Paska Pemilu: Bagaimana Memenangkan Pancasila, Membangun Persatuan Nasional dan Mewujudkan Kesejahteraan Sosial” pada acara di Woodstairs Cafe, Bandarlampung, Sabtu (27/7/2019), Ketua KAMMI Daerah Lampung pertama ini menyebut, oleh karena itu bagaimana kita mengisi, mewujudkan ruh Pancasila dalam kehidupan diri manusianya.

“Pilpres kemarin hanya menentukan jadwal piket untuk menjaga ‘kelas’ kita ini. Siapa yang bertugas mengerjakan piket, dan yang tidak dapat jadwal piket maka ya harus tetap terus belajar. Kepada yang mendapat jadwal piket, mohon maaf, jangan sampai, jangan sampai ada jam dinding atau kursi yang dibawa pulang untuk keperluan pribadi,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung itu.

Bagi partainya, terus Ade, yang posisinya kini sedang tidak kebagian jadwal piket, hal itu biasa. “Pembagian jadwal piket ini hanyalah tentang siapa yang kebagian tugas. Dan kami yang tidak kebagian jadwal piket itu, tugasnya sekarang ini memastikan bahwa yang kebagian jadwal piket itu betul-betul menegakkan keadilan,” papar dia.

Terhadap penyebaran hoax, sambung Ade, harus dijaga agar tidak merusak tatanan. “Tegakkan keadilan. Jangan sampai lagi orang pengajian bawa sandal ke dalam masjid,” ujarnya berapi-api mengilustrasikan pengalaman pribadinya yang di era represif Orde Baru dulu kerap sembunyi-sembunyi menerima materi bacaan politik pemberian kader-kader PRD.

Baca Juga:  HUT ke-23 PRD: Telah Mengajarkan Kami Banyak Hal, Terima Kasih PRD

“Jangan, jangan! Yang anti Pancasila itu nggak ada! Bagi kami, di PKS itu Pancasila itu sama dengan yang lain. Sama! Yang lain teriak NKRI harga mati, di PKS juga Sabang-Merauke sama, NKRI harga mati,” seru Ade.

Yang sekarang, seru Ade lagi, tugas yang piket jangan sampai punya tafsir tunggal terhadap Pancasila. “Tegakkan keadilan, supremasi hukum. Keadilan jangan dinodai hukum yang tumpul ke atas. (Sementara) yang tidak pro rezim langsung diambil. Ketidakadilan hukum berbahaya buat persatuan bangsa,” Ketua Umum BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia) Lampung ini mengingatkan.

Ade yang juga aktif sebagai Ketua Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Lampung 2015-2019 itu mengajak semua pihak untuk bahu-membahu berkarya nyata memutus mata rantai kemiskinan demi terwujudnya kesejahteraan sosial rakyat Indonesia.

“Ayo wujudkan kesejahteraan. Masih banyak rakyat miskin. Data menyebutkan, dari total 18 ribu keluarga penerima PKH (Program Keluarga Harapan, red) di Provinsi Lampung, baru sekitar 1700 keluarga yang dikeluarkan dari status prasejahtera. Orang miskin, yang nganggur, masih banyak,” ungkap dia pula.

Baca Juga:  Padangtambak Percontohan Pekon Literasi

Memungkasi, politisi yang lahir di Serang, Banten, 19 Desember 1975 alumnus Ponpes Atthakhairiyah, Serang, jebolan Ekonomi Pembangunan FE Unila itu berseru. “Mari kita tunjukkan kepada dunia, kita ini bangsa besar yang bermartabat. Mari kita wujudkan negara ini menjadi negara yang bermartabat,”  bersongkok hitam kemeja putih, Ade panen aplaus ratusan peserta.

Dalam diskusi yang dipandu moderator tenar Juwendra Asdiansyah, Pemred duajurai.co serta turut dihadiri Walikota Bandarlampung Herman HN, Ade yang masa kuliah aktif jadi Ketua Rois FE Unila itu, bak bereuni dengan sejumlah temannya sesama aktivis gerakan reformasi 1998.(LS/Muzzamil)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top