Bandar Lampung

Dishub Rancang Raperda Kejelasan dan Oprasional Terminal

Terminal Mulyojati (Metro)/Net

BANDAR LAMPUNG – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung, kembali akan menggodok raperda tentang oprasional tipe B, dalam hal ini Terminal Mulyojati (Metro) dan Terminal Propau (Lampung Utara), perihal kejelasan dan pengelolaan izin terminal.

Kabid Lalu Lintas dan Angutan Jalan Dishub Provinsi Lampung, Andriyanto Wahyudi, mengatakan, saat ini sedang melakukan pembahasan mengenai regulasi tersebut.

“Sudah dibahas dan saat ini sedang perumusan Naskah Akademik (NA),” ujarnya, Rabu (30/5).

Kata dia, penyusunan raperda pengoperasionalan terminal tipe B ini menelan anggaran di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2018 sebesar Rp188,2 juta.

Sementara, perencanaan pembangunan terminal type B saat ini juga memasuki tahapan pembuatan Detailed Enggineering Design (DED) yang menelan anggaran Rp300 juta.

Baca Juga:  Kurangi Bau Tak Sedap di TPA Bakung, PD Kebersihan Tabur Kaporit

“Sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan intinya raperdanya akan dirampungkan tahun ini,” kata Andriyanto.

Dia menjelaskan, isi dari regulasi tersebut adalah mengenai kewenangan-kewenangan apa yang akan diambil oleh terminal type B ini termasuk dengan penarikan retribusi.

“Meskipun kewenangannya sudah di Provinsi, sampai saat ini kan kita masih belum bisa mengambil sikap sebab belum ada payung hukum. Masa hanya karena Rp5-10ribu kita kan enggak mau bermasalah,” tuturnya.

Selain perda tentang pengoprasionalan terminal tipe B, Pemprov melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung juga saat ini sedang menggodok regulasi tentang retribusi daerah secara keseluruhan.

Sekretaris Bapenda Lampung A. Rozali mengatakan perda Retribusi masih dalam tahap finalisasi. Di mana, Saat ini pihaknya sedang mematangkan Perda Retribusi. Hal ini berkaitan dengan penyesuaian target-target retribusi yang ada.

Baca Juga:  Hamartoni Lantik 425 Eselon III & IV Pemprov Lampung

Dijelaskan beberapa waktu lalu sudah dilakukan Focus Group Discussion (FGD), dan saat ini di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan pendapatan retribusi daerah sedang membahas bersama DPRD Lampung tentang penyesuaian retribusi teraebut.

“Masih on progress semuanya. FGD di Novotel akhir tahun lalu. Saat ini pembahasan OPD dengan DPRD. Karena diagendakan masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda),” singkatnya.(LS/DD)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top