Politik

Diperiksa DKPP, Ketua KPU Lamsel Membantah

DKPP menggelar sidang pemeriksaan kedua dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kedua dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 58-PKE-DKPP-IV/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, pada Sabtu (27/4), pukul 09.00 WIB.

Abdul Hafiz, selaku Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan merupakan Teradu dalam perkara ini. Dia diadukan oleh Tarmizi, selaku wiraswasta.

Dalam pokok pengaduan, Teradu diminta untuk menindaklanjuti laporan Panwas Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan terkait pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Ketua PPK Rajabasa bersama beberapa Ketua PPS dengan jenis pelanggaran, berupa pengkondisian Calon Legislatif DPR RI dari Partai Demokrat atas nama Imer Darius.

Jika terbukti melanggar, Teradu diminta untuk mendiskualifikasi Caleg dari Partai Demokrat tersebut.

Berdasarkan aduan tersebut, Bawaslu Lampung Selatan sudah mengeluarkan Surat Nomor: 001/TM/PL/Kab/08.04/XI/2018, yang isinya memutuskan bahwa empat orang penyelenggara pemilu, yakni Ketua PPK Nasrul Musa, Ketua PPS Way Muli Nasrul Utami, Ketua PPS Way Muli Timur Santawi Kodratulloh dan Ketua PPS Kerinjing Aminuddin dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran kode etik. Surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2018.

Baca Juga:  Sekretaris DPD Golkar Lampung Sebut Kubu Arinal Djunaidi Gagal Paham

Akan tetapi, Pengadu mengatakan Abdul Hafiz tidak menindaklanjuti putusan dari Bawaslu tersebut.

“Sejak dikeluarkan putusan dari Bawaslu Lampung Selatan pada tanggal 15 Desember 2018, selama satu bulan tidak ada upaya dari Ketua KPU Lampung Selatan untuk tindak lanjuti keputusan tersebut,” katanya.

Menanggapi aduan tersebut, Teradu membantahnya dalil aduan dari Pengadu. Dalam sidang ini, Abdul Hafiz menjelaskan KPU Kabupaten Lampung Selatan baru menerima surat keputusan dari Bawaslu pada 28 Desember 2018.

“Sejak Bawaslu Lampung Selatan mengeluarkan surat keputusan yang dimaksud pada tanggal 15 Desember 2018 sesuai dalil aduan Pengadu, namun kami baru menerima surat tersebut tanggal 28 Desember 2018,” ujar Abdul Hafiz.

Baca Juga:  PAN - Gerindra Bentuk Poros Baru

Majelis hakim pun bertanya tentang kronologis dari kejadian tersebut kepada Abdul Hafiz.

“Dari tanggal 15 sampai 28 Desember itu ada jarak waktu 14 hari, kami belum terima surat keputusan dari Bawaslu Lampung Selatan dan disaat bersamaan ada bencana tsunami di Rajabasa dan KPU Lampung Selatan membuka posko bencana untuk membantu korban tsunami dari penyelenggara pemilu,” jawab Teradu.

Selanjutnya, Teradu menegaskan bahwa KPU Lampung Selatan telah melaksanakan Rapat Pleno atas pelanggaran kode etik tersebut.

“Setelah menerima surat putusan tersebut, KPU Lampung Selatan melaksanakan Rapat Pleno terkait pelanggaran kode etik tersebut pada 10 Januari 2019 sesuai dengan berita acara No. 03/PA/I/2019 dan dituangkan dalam Surat Keputusan No. 07/HK/Kpts/1801/KPU-Kab/I/2019,” tegasnya.

Dalam surat keputusan tersebut KPU Lampung Selatan memutuskan untuk pemberian sanksi tertulis berupa peringatan keras kepada Ketua PPK dan peringatan kepada anggota PPS.

Baca Juga:  DKPP Diminta Bersikap Adil Dalam Memberi Sanksi

“Kami juga telah sampaikan sanksi tertulis tersebut ke Bawaslu Lampung Selatan pada tanggal 11 Januari 2019 dan disampaikan juga ke KPU Provinsi Lampung,” pungkas Abdul Hafiz.

Sidang dipimpin oleh anggota DKPP, Dr. Ida Budhiati, SH., MH., dengan anggota majelis, Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Lampung, yakni Iskardo P. Panggar (unsur Bawaslu), Sholihin (unsur KPU), dan Heryandi (unsur masyarakat).(LS/Zakia)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top