Iklan
Bandar Lampung

Dinsos Lampung Terapkan Peraturan Penanganan Pecandu Napza

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni, dalam acara bimtek penerima usaha ekonomi produktif (UEP) bagi Korban penyalahgunaan Napza di BP PAUD dan Dikmas Lampung/WA

BANDAR LAMPUNG – Bersama dengan tujuh kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, dalam hal ini Dinas Sosial, sepakat untuk menjalankan peraturan bersama tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni, menjelaskan, di Lampung sesuai dengan kewenangan yang telah diamanahkan dalam undang-undang, Kementerian Sosial sudah melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza (Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif lainnya) melalui pendekatan pekerjaan sosial, yang menekankan pada perubahan perilaku korban penyalahgunaan NAPZA agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.

Baca Juga:  Polemik ‘Ayam Sayur’, Sumarju Saeni Tak Bermaksud Hina Perum Bulog  

“Implementasi kebijakan rehabilitasi sosial dapat terlihat pada program-program di pusat rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza khususnya pusat rehabilitasi milik masyarakat yang telah ditunjuk sebagai institusi penerima wajib lapor,” jelas Sumarju, di acara bimtek penerima usaha ekonomi produktif (UEP) bagi Korban penyalahgunaan Napza di BP PAUD dan Dikmas Lampung, Selasa (24/7).

Sumarju merinci, 4 (empat) IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI yaitu, Yayasan Sinar Jati Lampung di Bandar Lampung, Lembaga Ataraxis di Lampung Selatan, Yayasan Srikandi di Lampung Tengahy, dan LKS Riyadlotun Nufus di Bandar Lampung.

Sementara itu Kepala Bidang Bina Rehabilitasi Sosial, Ratna Fitriani, menyampaikan, bahwa selain rehabilitasi dalam panti, dilaksanakan pula rehabilitasi sosial luar panti korban penyalahgunaan Napza yang pembinaannya oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Baca Juga:  Pemasaran Hasil KUBE Melalui e-Commerce Tingkatkan Penjualan

Salah satu tahapannya adalah kegiatan penjangkauan korban penyalahgunaan Napza yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu.

“Hasil dari kegiatan tersebut telah dapat terseleksi dan terverifikasi sebanyak 25 orang eks korban penyalahgunaan Napza yang akan mendapatkan program pembinaan lanjut, yaitu berupa bantuan stimulan UEP masing masing peserta sebanyak Rp5 juta,” jelas Ratna.

Untuk diketahui, keseriusan pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan Napza, membuat Kementerian/Lembaga sepakat  menandatangani peraturan bersama tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

Diantaranya, Mahkamah Agung, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Kesehatan.(LS/DD)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top