Iklan
Daerah

Dinas PUPR Mesuji Ikut Anjuran KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi/Ist

MESUJI – Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mesuji, Najmul Fikri, menyambut baik anjuran KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) RI, agar Bupati Kabupaten Mesuji, Khamamik, terlebih dahulu menyampaikan surat kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP).

Hal itu terkait, pendampingan KPK untuk mengawal seluruh proses pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengadaan barang/jasa dilingkup Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten setempat.

“Menurut saya, anjuran itu bukan bentuk penolakan dari KPK, akan tetapi bentuk pelurusan tugas fungsi serta kewenangan dari KPK sendiri sebagai lembaga negara. Kami dari Dinas PUPR akan mengikuti saran dari KPK untuk koordinasi dengan APIP dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Mesuji,” jelas Najmul, Selasa (13/3).

Baca Juga:  Usai Diperiksa KPK, Wagub Lampung Chusnunia Chalim Bungkam

Lanjut dia, selama ini Dinas PUPR Mesuji, dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sudah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan LKPP. Bahkan, koordinasi bukan hanya lisan, namun hingga pendampingan dari TP4D Kejaksaan juga sudah dilakukan dibawah koordinasi Inspektorat Mesuji.

“Jawaban yang disampaikan Ketua Tim Supervisi KPK RI, Adliansyah Malik Nasution, mengisyaratkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Dinas PUPR selama ini sudah benar, tetapi juga secara tertulis,” ungkapnya.

Selain daripada itu, anjuran KPK bisa sebagai acuan agar dalam menimplementasikan Perpres Nomot 54 Tahun 2010, tentang PBJ Pemerintah berikut perubahannya sampai dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tidak terjadi kesalahan.

Sebelumnya, Ketua Tim Supervisi KPK RI, Adliansyah Malik Nasution, menganjurkan, agar Bupati Mesuji, Khamamik, terlebih dahulu menyampaikan surat pendampingan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP).

Baca Juga:  Parosil : MoU Guna Cegah Terjadinya Konflik Pihak Perusahaan dan Masyarakat Kawasan

Kata Bang Coky, sapaan akrab Adliansyah, sebelum surat tersebut dikirimkan ke KPK, bisa disampaikan dahulu kepada LKPP guna meminta pendapat tertulis terkait program kegiatan pengadaan barang/jasa (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan) baik kontraktual maupun secara swakelola pada Dinas PUPR setempat.

“KPK tidak dalam posisi bisa memberikan pendapat tertulis,” ujar Bang Coky, kepada Fajar Sumatera, via WhatsApp messenger, Senin (12/3).

Program pendampingan yang akan dilakukan KPK, sambung dia, adalah terkait program pencegahan korupsi dalam hal bangun aplikasi e-planning, e-budgeting, perizinan dan pelayanan publik online, dan pemberdayaan APIP.

“Disamping itu KPK juga akan melakukan pendampingan dalam hal sektor strategis seperti infrastruktur, pendapatan dan penerimaan daerah, kesehatan, pendidikan, dan dana desa,” ungkapnya.(DD)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top