Iklan
Bandar Lampung

Dinas PU Bandar Lampung Tunda Pemagaran Kampung Pasar Griya

Dinas PU Bandar Lampung, saat berdialog dengan warga Kampung Pasar Griya, Sukarame, Bandar Lampung/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandar Lampung, menunda pemagaran lahan di Kampung Pasar Griya, Sukarame, (Kampung Pemulung), hingga pertengahan Juli 2018 mendatang.

Berdasarkan pantauan Suluh.co, Dinas PU sudah mempersiapkan seng dan kayu untuk melakukan pemagaran, namun akibat hadangan warga, pemagaran pun terpaksa harus diundur.

Plt Kepala Dinas PU Bandar Lampung, Iwan Gunawan, mengatakan, alasan pemagaran lahan tertunda lantaran, sejumlah warga setempat melakukan aksi perlawan saat pemagaran akan dimulai, Senin (9/7).

“Waktu tim mau memagar lahan, justru kami (PU) mendapatkan perlawanan dari warga sekitar,” ujarnya.

Baca Juga:  Mampir Beli Minuman di Alfamart Kedaton, Motor Fitri Raib Dalam Hitungan Detik  

Dia menjelaskan, aksi perlawanan warga setempat pun didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung.

“Iya kalau tidak salah, penghadangan warga dibantu oleh LBH Bandar Lampung,” singkatnya.

Disinggung terkait kompensasi yang diminta oleh warga, pria yang akrab disapa Iwan ini, menerangkan, bahwa hal itu tidak dapat diberikan, lantaran warga yang tinggal di area pemkot tersebut tidak diundang.

“Mereka datang tak diundang dan juga tak berizin. Kalau minta kompensasi harus ada surat perjanjian dan lain-lain lah. Kita pakai logika saja, ini tanah pemerintah, wajar sewaktu-waktu jika pemkot mau mempergunakan lahan untuk membangun,” terang dia.

Untuk diketahui, Dinas PU akan mulai melakukan pembangunan Kantor Kejari pada pertengahan Juli hingga Desember 2018.

Baca Juga:  DPRD Bangli Pelajari Tata Cara Penganggaran dan BKK dari DPRD Bandar Lampung

Berdasarkan data yang dihimpun, pembangunan tersebut menelan anggaran sekitar Rp10 miliar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.

Namun, Pemkot Bandar Lampung, harus berurusan dengan 42 Kepala keluarga (KK) yang masih menetap di lahan milik pemkot tersebut.

Warga pun masih bersikeras menolak alih fungsi pasar menjadi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung, lantaran menunggu solusi dari pemkot seperti relokasi ataupun kompensasi.

Sementara, perwakilan warga Kampung Pemulung, yang juga Ketua LMND Lampung, Kristina Tia Ayu, mengaku, akan tetap mengawal warga guna mendapatkan solusi yang terbaik.

“Kami akan tetap mengawal warga sampai pemkot memberikan solusi,” singkatnya.(AJ)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top