Modus

Dibalik Uang Rp1,5 Miliar dan Penugasan Frenki Harditama dalam Kasus Lampung Utara

Frenki Harditama/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Frenki Harditama ditunjuk sebagai Ketua Tim Auditor membawahi anggotanya; Lusia Fransisca, Risna Nurmalasari, dan Agus Dwi Pujianto, berangkat ke Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan audit terhadap pembukuan Kabupaten Lampung Utara tahun 2016.

Mereka adalah auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung.

Mereka ke sana berdasarkan Surat Tugas Nomor: 4/ST/XVIII.BLP/01/2017 tanggal 26 Januari 2017.

Dalam surat ini, Sunarto, sebagai penanggungjawab.

Sunarto adalah bekas Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Sementara, sebagai wakil penanggungjawab adalah Hadi Kusno. Sebagai pengendali teknis, Luh Made Putri Parwati.

Saat melakukan pemeriksaan pendahuluan, terjadi pertemuan dan dialog antara Desyadi dan Frenki Harditama di Kantor BPKAD Lampung Utara.

Di sana ada juga Wahyu Buntoro. Desyadi adalah Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Utara. Wahyu Buntoro adalah anak buah Desyadi, jabatannya sebagai Kasubbid Pembukuan.

Saat itu, Desyadi meminta bantuan Frenki Harditama agar memperingan segala temuan baik dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban karena terdapat kekacauan khususnya perencanaan penganggaran.

Selaku ketua tim, Frenki Harditama menyanggupi permintaan Desyadi. “Iya nanti dibantu”. Wahyu Buntoro kemudian mendapat tugas dari Desyadi untuk memberikan imbalan kepada Frenki Harditama.

Sejak saat itu, Wahyu Buntoro terlibat dialog dengan Frenki Harditama. Setelah audit pendahuluan dilaksanakan, Frenki Harditama menyampaikan beberapa hal kepada Wahyu Buntoro. Utamanya, harusnya adanya pembenahan di dalam perencanaan anggaran dalam tata pengelolaan Kabupaten Lampung Utara. Khususnya menyoal Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Baca Juga:  Eksepsi Terdakwa Suap Lampura Ditolak

Penyampaian Frenki Harditama itu sampai ke kuping Budi Utomo, Plt Bupati Lampung Utara kini dan Desyadi. Perintah pun turun kepada Wahyu Buntoro dari Desyadi, untuk memberikan Rp1,5 miliar kepada Frenki Harditama.

Pertama, Wahyu Buntoro menyiapkan uang Rp750 juta, yang asalnya dari Juliansyah Imron, seorang ASN di Dinas Kesehatan. Adapun penyiapan uang dari Dinas Kesehatan tersebut berdasarkan koordinasi antara Yustian Adinata, Kabid Perbendaharaan pada BKPAD dengan Desyadi.

Uang Rp750 juta itu dijemput di salah satu tempat makan di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, Wahyu Buntoro berangkat ke lokasi pertemuan yang sebelumnya telah diperintahkan Desyadi, di seputaran jalan Bypass Natar.

Pemberian kedua kalinya dengan nominal Rp500 juta, penyerahan uang ke Frenki Harditama berlangsung di lokasi yang pertama. Asal uang tersebut didapat Wahyu Buntoro dari Bendahara pada Dinas PU-PR Lampung Utara, Fria Apris Pratama atas perintah Desyadi.

Ketiga, Wahyu Buntoro memberikan Rp250 juta lagi kepada Frenki Harditama. Uang ini disiapkan dari anggaran kegiatan pada Bidang Akuntansi BPKAD Lampung Utara atas arahan Desyadi.

Uang Rp250 juta kemudian diganti oleh Juliansyah Imron, dari hasil memungut di Dinas Kesehatan Lampung Utara dan diterima Wahyu Buntoro di kediamannya sendiri. Setelah memberikan uang itu kepada Frenki Harditama, Kabupaten Lampung Utara meraih opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) pada tahun 2017.

Adapun uang-uang yang berasal dari Dinas Kesehatan Lampung Utara, didapat dari pengambilan fee proyek pada paket fisik peningkatan salah satu puskesmas di kabupaten yang dipimpin Agung Ilmu Mangkunegara itu.

Baca Juga:  Wow, Sebagian Proyek di Lampung Utara Sudah Diatur

Dalam rapat internal di BPKAD Lampung Utara pada tahun 2017, Desyadi menyampaikan bahwa ada perintah dari Agung Ilmu Mangkunegara berkait dengan opini WTP. Dalam penyampaian itu, Desyadi menyebut opini WTP itu adalah suatu keharusan yang diraih oleh Kabupaten Lampung Utara.

Media telah mencoba meminta klarifikasi berkaitan dengan adanya aliran uang yang mengalir kepada Frenki Harditama kepada KPK maupun BPK Perwakilan Lampung. Namun hingga kini belum ada juga tanggapan dari BPK Perwakilan Lampung.

Juru Bicara Bidang Penindakan pada KPK Ali Fikri tidak membenarkan atau membantah informasi tentang, ketidakhadiran Frenki Harditama yang telah dua kali dicoba untuk diperiksa oleh penyidik.

Ia hanya menyarankan untuk mengikuti setiap proses persidangan Agung Ilmu Mangkunegara (AIM). “Kalau gitu. Karena perkara AIM, silahkan dilihat fakta-fakta selama persidangan berlangsung,” katanya, Selasa malam, 25 Februari 2020.

Munculnya keterlibatan oknum BPK Perwakilan Lampung ini dimulai dari keterangan Syahbudin, Kadis PU-PR Lampung Utara non aktif, saat menjadi saksi di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang.

Saat itu ia bersaksi untuk Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh, dua orang kontraktor penyuap Bupati Lampung Utara non aktif Agung Ilmu Mangkunegara.

“Ada juga BPK. Ada dua kali, 500…500,” kata Syahbudin menjawab hakim anggota Ahmad Baharuddin Naim saat ditanya kepada siapa saja uang yang diberikannya selain kepada oknum Kejaksaan dan Polri, di ruang Garuda, tempat dimana persidangan itu berlangsung, Senin siang, 13 Januari 2020.

Baca Juga:  Polsek Kedaton Tahan Pemabuk Jalanan

Syahbudin kembali dicecar tentang kapan penyerahan uang itu dan kepada siapa uang itu diberikan. “Dua kali di tahun 2017. Desyadi yang kasih. Pertama (di bulan) Oktober. Franky”.

Media sudah melayangkan permintaan klarifikasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung di Jalan P. Emir M. Noor No. 11 B, Kelurahan, Sumur Putri, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, berkait dengan informasi tersebut, Selasa, 25 Februari 2020.

Sumber nedia di BPK Perwakilan Lampung menyebut jika Franky masih ngantor. Komisioner BPK RI Pius Lustrilanang dan Isma Yatun tidak merespon pertanyaan Fajar Sumatera tentang keterlibatan Frenki Harditama, Minggu malam, 1 Maret 2020. Begitu juga dengan Kepala BPK Perwakilan Lampung Hari Wiwoho yang belum merespons pertanyaan lewat pesan Whats App ke nomor pribadinya.(RDO)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top