Iklan
Bandar Lampung

Dianggap Lemah Urus Proyek, KPK Ultimatum Pemprov Lampung

Wagub Lampung, Chusnunia Chalim, bersama Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI, Dian Patria/LS

BANDAR LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, menggelar pertemuan dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK),  di ruang rapat utama Pemprov Lampung, Senin (1/7).

Pada kesempatan tersebut, KPK mengingatkan bahwa Lampung masuk zona merah soal tata kelola proyek pengadaan barang dan jasa, bila tak segera dituntaskan maka akan diambil alih pusat.

Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI, Dian Patria, mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa di Provinsi Lampung masuk dalam zona merah.

“Hal ini menjadi sorotan, mengingat tahun ini pihaknya melakukan tiga operasi tangkap tangan terkait pengadaan barang dan jasa infrastruktur yang terjadi di Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Mesuji serta Tanggamus, pada 2014 lalu,” tegas Dian Patria.

Baca Juga:  Dua Tahun Berturut Turut Lampung Raih Nilai Tinggi dalam Validasi Laporan Pemda

Meski pihaknya telah menangani tiga kasus terkait pengadaan barang dan jasa ini, Dian mengaku, kebingungan mengingat masih banyaknya pelaporan dan pengaduan ke KPK, khususnya data fisik.

“Saya khawatir persoalan ini menjadi massif dan naik ke skala permasalahan nasional. Oleh karena itu, KPK mendorong penguatan tata kelolanya,” ucap Dian.

Kata dia, jika kabupaten, kota dan provinsi tidak sanggup maka pemerintah pusat akan mengambil alih.

Ditempat yang sama, Wagub mengatakan, apa yang dilakukan tersebut untuk mewujudkan clean government dan good governance di Provinsi Lampung.

“Kehadiran KPK RI beserta Tim Korsupgah pada hari ini diharapkan mampu menyatukan langkah dalam upaya pemberantasan korupsi dan mewujudkan clean government dan good governance,” ujar Wagub Chusnunia yang akrab disapa Nunik.

Baca Juga:  Gubernur Ridho Jalani Operasi di RS Abdul Moeloek

Pada kesempatan tersebut, Wagub Nunik juga mengucapkan selamat datang serta terimakasih kepada tim Korsupgah yang hadir dan membimbing para pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung serta pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Roni Dwi Susanto, berharap agar Pemprov Lampung segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Standarisasi di Lampung masih terkendala dengan sistim keamanan software sehingga mudah diretas,” kata Roni.

Kendati demikian permasalahan ini terjadi hampir di semua daerah.(AR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top