Iklan
Panggung

Dialog TVRI, Andi: Pemerintah Harus Siap Terima Masukan Publik Soal IKN ke Kaltim

Tangkap layar inisiator/Ketua Tim Relawan DKI Lampung Dr Andi Desfiandi pada Dialog Fokus Publik TVRI Lampung bertajuk “Pro Kontra Kepindahan IKN ke Kaltim”, Kamis (29/8/2019). | tvrilampung.id

BANDAR LAMPUNG — Dialog Fokus Publik TVRI Lampung edisi Kamis (29/8), disiarkan langsung pukul 09.00-10.00 WIB yang dipandu host Muhammad Satria, dan menghadirkan narasumber, inisiator/Ketua Tim Relawan DKI Lampung Dr Andi Desfiandi dam pakar kebijakan publik FISIP Universitas Lampung (Unila) Dr Feni Rosalia, turut pula memantik pro kontra publik pirsawan TVRI.

Hasanudin, warga Bandarlampung misalnya berpendapat, keterpilihan Kalimantan ialah pilihan tepat namun menyayangkan kenapa di Kaltim, bukan Palangka Raya. “Itu idenya Bung Karno, harusnya di Palangka Raya. Jangan ‘digoreng-goreng’ hanya untuk kepentingan tertentu. Untuk bangsa negara ke depan. Tolong Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), pikirin itu. Lihat geografinya itu,” kata dia via sambungan telepon, pukul 09.23.

Taufik, warga Kotabumi, Lampung Utara mengaku kurang setuju IKN pindah ke Kaltim. Dipancing alasan spesifik, dia bilang karena Kalimantan paru-paru dunia. “Yang jelasnya, kalau ke Kalimantan kan paru-paru dunia. Secara otomatis maupun tak langsung bisa berpotensi merusak paru-paru dunia. Paru-paru dunia akan berkurang. Kedua, perekonomian Kalimantan rata-rata penghasilannya lebih baik,” alasan Taufik.

Baca Juga:  Budiman Sudjatmiko Teken Petisi, Hilmar Farid Dukung Lampung Ibu Kota Pemerintahan RI

Ia lebih setuju jika IKN dipindah ke Sumatra. “Bukan karena saya warga Lampung ya, setidaknya wilayah Sumatra lebih tepat, apa di Palembang atau Lampung sendiri lebih pas. Harus mempertimbangkan sebaik mungkin, sebijak mungkin. Harapan saya, perlu dikaji lebih dalam jangan sampai memindahkan ibu kota membuat beban baru bagi Indonesia,” pungkasnya tepat jarum jam menunjukkan pukul 09.29.

Sari, warga Bandarlampung, beda pendapat. “Kalau saya, pindah ibu kota kurang setuju. Karena menurut saya, sejahterakan dulu rakyatnya. Saya awam, kayaknya kini kita lagi prihatin. Harapan saya jangan mikirin pindah dulu ibu kota, sejahterakan dulu rakyat kecil. Harga sembako menjulang tinggi, kesejahteraan rakyat sehari-hari pun kurang. Saya menghimbau sejahterakan dulu rakyat kita semua. Itu aja,” cetusnya pukul 09.30.

Menutup sesi interaktif pukul 09.35, Herman warga Lampung Selatan di ujung telepon tak mempersoalkan IKN pindah kemana, tapi ia mengkritik pemindahan IKN bukan program prioritas kini. “Sebenarnya sih gak masalah mau pindah kemana aja, demi kelancaran kita semua. Cuma yang perlu diperhatikan, pemerintahan Jokowi ini udah satu periode, jangan dikira udah berhasil. Belum,” tukas ia.

Baca Juga:  KPK Gelar Lomba Kelinci Hias Pertama di Sumatera

Herman menilai, Presiden Jokowi ‘punya’ kepentingan sendiri soal pemindahan IKN. “Pemindahan sepertinya bukan untuk rakyat Indonesia. Jangan tergopoh-gopoh mau memindahkan ibu kota. Gak ada pemerintah kalo gak ada masyarakatnya. Sekali lagi, bagi saya ibu kota negara mau dipindahkan ke mana aja silakan silakan aja,” kata dia pedas.

Menanggapinya, Andi berujar apapun yang namanya proses pembangunan pasti akan memberi dampak positif kepada ekonomi. Tapi perlu dilihat lebih signifikan ke golongan yang mana. “Jangan-jangan hanya kelompok tertentu saja yang menikmati. Kaltim ini kan jauh, material agak susah, dampaknya nanti bagi Sumatra, Jawa, bagaimana?”

“Saya agak khawatir, Kaltim ini salah satu daerah cukup kaya. Apabila ibu kota ke sana apa akan memberi dampak kenaikan harga yang tinggi, taraf hidup di sana, harga tanah, harga kebutuhan pokok tinggi,” beber Andi.

Dia pun menyinggung kerja sama pola KPBU sebagai bagian skema pembiayaan IKN. “Jika nanti terlanjur, apakah menggandeng swasta untuk pembangunan di sana akan tertarik untuk berkontribusi? Mengingat Kalimantan Timur potential market-nya sedikit karena penduduknya lebih sedikit dibandingkan misalnya di Sumatra.”

Baca Juga:  Bravo-5 : Selamat Sambut Kirab Obor, Sukseskan Asian Games 2018

“Saya agak bingung kenapa 180 ribu hektar (total luas lahan IKN di sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara), untuk penduduk 1,5 juta. Washington DC Amerika Serikat luasnya 17 ribu hektar, bandingkan dengan 180 ribu. Putra Jaya (Malaysia) 4.900 hektar, ke sana masih banyak yang lengang yang kosong. Ini saya kira bagian yang juga mesti dijelaskan,” lugas Andi.

“Sebagai warga negara, pasti kita dukung demi kebaikan bangsa. Harapan, pemerintah membuka seluas-luasnya hasil kajian, siap menerima masukan publik, meyosialisasikan kenapa sih kami pilih ke Kaltim, tak terkesan hanya untuk golongan tertentu saja,” tegas Andi di ujung dialog.(LS/Muzzamil)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top