Nasional

Dewan Pers Dikecam Banyak Organisasi Wartawan

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia Wilson Lalengke/Ist

LAMPUNG – Protes keras insan pers atas kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh Dewan Pers kian deras mengalir dari berbagai penjuru tanah air. Gerakan protes itu makin memuncak akibat maraknya tindakan kriminalisasi terhadap pers di berbagai daerah namun Dewan Pers terlihat diam saja, bahkan terkesan ikut mendorong agar para jurnalis kritis dipenjarakan.

Menyikapi permasalahan ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia Wilson Lalengke telah mengambil langkah hukum sebagai upaya mengakomodir aspirasi para wartawan dan media dari berbagai daerah yang merasa dirugikan oleh kebijakan dan aturan yang dibuat oleh Dewan Pers. Pada Kamis. 19 April 2018, kedua pimpinan organisasi pers ini resmi melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menunjuk tim kuasa hukum yang diketuai Dolfi Rompas, SH, MH.

Baca Juga:  Ketua Komisi III DPR Kahar Muzakir Diduga Korupsi, KPK Akan Kembali Disandera

Berbagai aturan dan kebijakan Dewan Pers yang dinilai melampaui kewenangannya antara lain adalah melaksanakan kegiatan wajib bagi wartawan Indonesia untuk ikut Uji Kompetensi Wartawan melalui Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan yang ditetapkan sendiri oleh Dewan Pers dengan cara membuat peraturan-peraturan sepihak. Tindakan yang dilakukan Dewan Pers ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena melampaui kewenangan fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) UU Pers.

“Berdasarkan fungsi Dewan Pers tersebut tidak ada satupun ketentuan yang mengatur Dewan Pers sebagai lembaga yang dapat menyelenggarakan uji kompetensi wartawan,” ujar Dolfi Rompas, selaku kuasa hukum penggugat, Kamis (19/4).

Sementara itu, rencana Dewan Pers membahas revisi atau perubahan tanggal peringatan Hari Pers Nasional (HPN) pada rapat Dewan Pers, Rabu, 18 April 2018 di Jakarta, adalah sebuah penghianatan terhadap sejarah lahirnya pers di Tanah Air.

Baca Juga:  Kunjungi Dewan Pers Wartawan Purworejo Diminta Ikuti Aturan

PWI Provinsi  DKI Jakarta  sangat menyesalkan dan menolak  rencana tersebut. Rencana Dewan Pers mengubah tanggal Hari Pers Nasional hanya akan menimbulkan kegaduhan di kalangan insan pers dan hanya akan menciptakan perpecahan antarwartawan dan organisasi kewartawanan.

Sikap Dewan Pers di bawah kepemimpinan Yoseph Adi Prasetyo tak lebih dari sekadar memuaskan segelintir pihak yang tak ingin melihat organisasi PWI,  yang anggota-anggotanya menjadi bagian dari sejarah berdirinya republik ini,  menjadi bertambah besar.

Disisi lain, seluruh organisasi wartawan yang menjadi angggota Dewan Pers harus diverifikasi ulang jumlah anggotanya.

Begitu permintaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang disampaikan dalam rapat yang selenggarakan Dewan Pers di Jakarta, Rabu (18/4) lalu.

Baca Juga:  Aparat Kepolisian Musti Paham Proses Pengaduan Terkait Pemberitaan di Media

“Semua wartawan AJI, IJTI dan PWI diverifikasi sesuai aturan perundang-undangan dan Peraturan Dewan Pers,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PWI, Hendri CH Bangun.

Dalam verifikasi ulang ini, PWI meminta agar Dewan Pers hanya menghitung organisasi wartawan yang memenuhi persyaratan sebagai anggota. Syarat itu antara lain, harus bekerja pada perusahaan pers yang berbadan hukum.

“Sedangkan yang tidak memenuh syarat, tidak dapat lagi dihitung sebagai anggota sebuah organisasi wartawan,” tambah Hendry.(DD)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top