Iklan
Bandar Lampung

Desas Desus Gubernur Arinal Kukuhkan 17 Media, Kebebasan Pers Lampung Terancam

Ketua Tim Pemenangan Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim, Tony Eka Candra/LS

BANDAR LAMPUNG – Lampung diprediksi bakal mengalami darurat kebebasan pers pasca munculnya dugaan pengukuhan 17
tim media berjaya dengan adanya surat keputusan (Sk) yang ditandatangani oleh Gubernur Arinal Djunaidi.

Pers yang merupakan salah satu pilar ke-empat demokrasi, dan dijamin kemerdekaannya serta diakui keberadaannya oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi hanya sebuah isapan jempol semata.

Oleh sebab itu pers diharapkan bisa menjalankan fungsi kontrol bila melihat terjadi penyimpangan terhadap demokrasi dan hukum.

“Kalau informasi ini benar adanya, maka saya prediksi Lampung bakal hancur. Karena secara otomatis 17 media yang akan dikukuhkan ini tidak akan berani bersikap netral ataupun mengkritisi setiap kebijakan Arinal – Nunik,” kata Humas Pusat Perjuangan Rakyat Lampung Yohannes Joko Purwanto, Jumat (26/7).

Menurutnya, melihat peristiwa ini semestinya dewan pers mengambil sikap tegas untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut.

Karena, permasalahan ini bakal menjadi bom waktu dan berdampak besar jika pemimpin suatu daerah suka membeda-bedakan media untuk mempublikasikan setiap program menjadi kebijakan.

“Saya membaca beberapa berita online yang menyebutkan bahwa salah satu satker pemprov Lampung telah berani mengangkangi DPRD dengan melakukan rasionalisasi anggaran secara sepihak. Dengan begitu, media menjadi tumpuan utama masyarakat dalam mengawal dan mengawasi aset maupun program yang akan dan telah berjalan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan jika dewan pers hanya duduk berdiam diri saja, maka masyarakat berasumsi bahwa, sistim demokrasi di Lampung telah hilang.

Baca Juga:  Ingin Pemberitaan Baik Pasca Gempa, Gubernur Arinal Teriak Cari Wartawan

“Negara Indonesia berlandaskan pancasila dalam kehidupan bagi negara Indonesia dengan berdasarkan ketetapan MPR No.II/MPR/1978. Dalam sila ke dua disebutkan bahwa manusia yang adil dan beradab. Kemudian di butir kelima kembali disebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Joko menerangkan, dalam sila ke-dua itu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia.

Kemudian mengembangkan sikap tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Sementara untuk sila ke-lima yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terdapat beberapa butir didalamnya.

Diantaranya, kata Joko, bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain. Selanjutnya menghargai hasil karya orang lain.

“Apakah pengukuhan itu telah sesuai dengan pancasila, sistem negara yang menjunjung tinggi demokrasi untuk saling menghargai antar sesama warga negara Indonesia, “ucapnya.

Joko berharap Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dapat segera mengklarifikasi permasalahan ini dan mempublikasikan ke publik.

“Kalau pemerintahnya diam, secara tidak langsung membenarkan adanya pemberitaan di beberapa media. Disini, rakyat kembali berasumsi bahwa gaya kepemimpinan Arinal sangat tidak suka dikritisi dan menutup diri untuk perbaikan ke arah yang lebih baik lagi,” tegas Joko.

Tony Eka Candra Membantah

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim, Tony Eka Candra, angkat bicara terkait pemberitaan di media bahwa Gubernur Lampung Arinal Djunaidi akan mengukuhkan 17 Media Online Lampung yang telah berjuang di “Media Berjaya” dan telah membantu berjuang selama 2 tahun dari menjelang Pilgub 2018 hingga prosesi Pelantikan.

Baca Juga:  Ketua Tim Pemenangan : Tidak Benar Kampanye Arinal di Menggala Dibubarkan

Tony Eka Candra mengaku terkejut dengan adanya pemberitaan tersebut, dan meluruskan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung adalah milik seluruh masyarakat Provinsi Lampung serta bapaknya atau orang tua bagi semua Media yang ada, dan tidak benar adanya pembedaan Media didalam mendukung program pembangunan yang ada di Provinsi Lampung.

“Bapak Arinal dan Ibu Chusnunia adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, dan beliau berdua adalah milik masyarakat Provinsi Lampung, termasuk milik semua Media yang ada di Provinsi Lampung, baik Media cetak, elektronik, dan Media online. Jadi saya meyakini bahwa pemberitaan tersebut tidak benar, dan sekali lagi saya tegaskan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Bapak Arinal Djunaidi dan Ibu Chusnunia adalah milik seluruh masyarakat Provinsi Lampung,” ujar Tony.

Tony yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung ini menuturkan, Media merupakan elemen penting bagi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, karena Media adalah mitra Pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan dan penyampai aspirasi masyarakat.

“Dengan adanya Media, Pemerintah secara tidak langsung mampu berkomunikasi dengan masyarakat. Dengan adanya media maka program-program pemerintah juga dapat langsung diketahui oleh masyarakat,” imbuh Tony.

Bukan hanya itu saja, Ketua PD VIII KB FKPPI Lampung ini berharap, Media bukan hanya sebagai penyebar informasi dan berita, tapi juga sebagai sarana evaluasi bagi pemerintah.

Baca Juga:  Soroti Pajak Alat Berat di Lampung, KPK : Kalau Tidak Ditagih Berarti ada Masalah

“Sebagai Ketua Tim Pemenangan, Saya mengetahui betul Media apa saja yang berjuang membantu Pak Arinal dan Ibu Chusnunia, tapi sekali lagi saya tegaskan, saya meyakini tidak mungkin Gubernur Lampung, Bapak Arinal Djunaidi membatasi, memilah atau membeda-bedakan media, karena Saya tau betul beliau sangat menyambut baik dan terbuka dengan semua Media. Saya berharap awak Media mampu menjadi filter, dan dapat membantu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Bapak Arinal Djunaidi dan Ibu Chusnunia, menjadikan Provinsi Lampung maju, sejahtera, mandiri, adil makmur, sejahtera, bermartabat dan berjaya,” pungkas Tony yang juga Ketua DPD Granat Provinsi Lampung ini.

Seperti diketahui, Plt. Karo Humas dan Protokol Yudi Hermanto, pernah membenarkan ke-17 Media Online Lampung tersebut yang nantinya akan diberikan SK (Surat Keputusan) guna membantu serta mengontrol kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terhitung Senin (17 Juni 2019), ke-17 media online tersebut sudah aktif bekerja, SK-nya ditanda tangani Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.(LS/TIM)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top