Bandar Lampung

Demi Pembuktian, Hakim Buka Peluang untuk Sidangkan Mustafa Secara Offline di PN Tipikor Tanjungkarang

Versi Kuasa Hukum soal Sosok 1 Saksi yang Meninggal Dunia dalam Kasus Mustafa
Versi Kuasa Hukum soal Sosok 1 Saksi yang Meninggal Dunia dalam Kasus Mustafa

Ketua Majelis Hakim bernama Efiyanto ketika memimpin persidangan untuk mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa di PN Tipikor Tanjungkarang, Senin, 18 Januari 2021. Foto: Ricardo Hutabarat

Suluh.co – Ketua Majelis Hakim yang memiliki kewenangan dalam memimpin proses persidangan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa membuka peluang untuk melangsungkan persidangan secara offline.

Ialah Efiyanto yang bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim untuk PN Tipikor Tanjungkarang menginginkan hal itu. “Alasannya benar, agar sidang lebih lancar secara offline,” tuturnya kepada reporter Suluh.co, Senin sore, 18 Januari 2021.

Alasan yang dimaksud Efiyanto ini seyogyanya telah diungkapkan di muka persidangan ketika Mustafa mengikuti persidangan secara online dari Lapas Sukamiskin.

Awalnya Efiyanto terlibat dialog dengan Mustafa sebagai terdakwa. Mustafa menjelaskan bahwa dirinya saat ini berstatus sebagai terpidana di Lapas Sukamiskin. Status itu diterimanya atas vonis pidana penjara selama 3 tahun, yang diputuskan hakim pada PN Tipikor Jakarta Pusat, 23 Juli 2018 lalu.

Pada 16 Februari 2021 mendatang, masa pidana Mustafa belakangan diketahui akan selesai. Sehingganya, Efiyanto membuka peluang, agar pemeriksaan Mustafa sebagai terdakwa dan para saksi-saksi terperiksa dilakukan secara tatap muka di ruang Garuda pada PN Tipikor Tanjungkarang.

“Kalau saat saksi-saksi dan kalau terdakwa sudah selesai menjalani hukuman pertama, kalau bisa di sini. Kalau seandainya pakai zoom nanti takut berulang-ulang jadi diusahakan sidang di sini. Nanti kami sampaikan ke jaksa sebagai penuntut umum, kalau bisa,” katanya.

Apa yang dikemukakan Efiyanto ini selaras dengan ungkapan Mustofa Ali saat menyampaikan pertimbangan-pertimbangan agar mantan Bupati Lampung Tengah itu dihadirkan ke ruang persidangan.

Mustofa Ali dalam keterangannya menyampaikan bahwa konteks dari aturan yang menyatakan agar proses persidangan berjalan dengan online logis diterapkan bila kasus itu berkenaan dengan kasus yang tidak kompleks.

Kasus Mustafa ini dinilai memiliki kontruksi yang kompleks dan harus dibutuhkan keputusan yang memberikan dampak bagi output dari proses pembuktian selama digelar di persidangan.

“Kan gini, kita harap pengadilan lebih realistis melihat kondisi. Kondisi hari ini misalnya, apakah sisi koneksi internet untuk melaksanakan sidang secara online sudah lancar? Kita tahu, sidang-sidang online yang berjalan, yang bertempat masih dalam satu wilayah Lampung ini saja, signal terkadang putus. Konon lagi kalau online dari Lampung ke LP Sukamiskin.

Ini sidang atas kasus korupsi, kasus yang secara pembuktian hukum harus terang. Yang jika ingin dibuktikan, bukti-bukti itu bahkan harus lebih terang daripada cahaya. Bagaimana mungkin bisa terang bila akses komunikasi tidak lancar? Ini harus dipertimbangkan juga,” tegas Mustofa Ali.

Baca selengkapnya keterangan Mustofa Ali di sini [Harapan KPK Mengada-ada]

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top