Bandar Lampung

Dear Publik, Berikut Penanganan Kasus Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Lampung

1 TSK dalam Kasus Korupsi Pajak Minerba untuk PAD Lamsel Belum Hadiri Panggilan Kedua dari Jaksa
1 TSK dalam Kasus Korupsi Pajak Minerba untuk PAD Lamsel Belum Hadiri Panggilan Kedua dari Jaksa

Suasana lokasi pada gedung bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung, Selasa, 29 Desember 2020 sekitar pukul 12.30 WIB. Sejumlah pewarta sedang menunggu kehadiran tersangka YY. Foto: Ricardo Hutabarat

Suluh.co – Kejaksaan Tinggi Lampung membeberkan apa-apa saja yang telah dicapai atau dikerjakan oleh bidang pidana khusus dari sisi penanganan tindak pidana khusus selama tahun 2020.

Capaian itu dibeberkan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi Lampung Andrie W Setiawan berdasarkan data dan informasi yang ia terima dari bidang pidana khusus.

“Kejaksaan Tinggi Lampung kita memiliki 11 penyelidikan. Kemudian 6 penyidikan khusus dan 6 penyidikan umum,” tutur Andrie W Setiawan, mengutip laporan Fajar Surya Televisi, Kamis kemarin, 31 Desember 2020.

Setelahnya ia menjelaskan secara garis besar apa saja poin-poin kasus yang termasuk dalam penyidikan umum dan khusus itu.

“Untuk penyidikan khusus, ya tadi yang sudah ditingkatkan ke penuntutan diantaranya adalah randis 3 [tersangka]. Kemudian terkait dengan 3 [tersangka] minerba tadi,” katanya.

Untuk diketahui publik, penyidikan khusus atas minerba yang baru-baru ini ditangani oleh bidang pidana khusus adalah kasus yang berkait dengan sangkaan korupsi pajak minerba di Pemda Lampung Selatan.

Kasus ini masih berada di tingkat penyidikan dan penyidik kejaksaan menetapkan 4 orang tersangka di dalammnya, bukan 3 orang.

Dalam perjalanannya, penyidik kejaksaan dari bidang pidana khusus ‘kewalahan’ menghadirkan 1 orang tersangka.

Dari laporan yang sudah Suluh.co terbitkan, seorang bernisial YY sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka pada 15 Desember 2020. Pada 22 Desember 2020, penyidik kejaksaan kemudian menetapkan status hukum ke 3 orang sebagai tersangka.

Setelahnya YY dipanggil pada 29 Desember 2020, namun ia tidak hadir dengan alasan sakit. YY diketahui adalah ASN Pemda Lampung Selatan. Bertempat tinggal di Bandar Lampung.

Namun oleh penyidik bidang pidana khusus, disebutkan bahwa pihaknya menerima surat keterangan sakit yang menyatakan bahwa YY terpapar Covid-19 berdasarkan hasil medis Rumah Sakit Kayu Agung di Sumatera Selatan.

Sehingganya penyidik kejaksaan kembali melakukan pemanggilan kepada YY untuk hadir di markas adhyaksa pada Selasa, 5 Januari 2020. Hari dimana proses penuntutan kasus kendaraan dinas [randis] elite Pemda Lampung Timur digelar di PN Tipikor Tanjungkarang.

Secara ringkas, kasus itu berkait dengan sangkaan pajak minerba yang tidak disetorkan dari tahun 2017 sampai 2019, yang nominalnya mencapai Rp2 miliar. Pajak itu harusnya masuk ke dalam PAD pemda setempat.

Kemudian disampaikan poin-poin yang termasuk di dalam penyidikan umum, yang ditangani oleh penyidik kejaksaan pada bidang pidana khusus.

“Yang umum yang diantaranya masih ada terkait dengan perkara brabasan masih. Kemudian LJU diantaranya. Inspektorat. Itu yang bisa kami jelaskan,” lanjutnya.

Brabasan yang dimaksud di sini adalah kasus korupsi pada proyek pembangunan Jalan Ruas Simpang Pematang-Brabasan, Kabupaten Mesuji.

Proyek ini diketahui bagian dari pelaksanaan proyek pembangunan jalan provinsi koridor 22 paket pada Tahun Anggaran 2016.

Kasus ini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan surat Nomor: Print – 02 / N.8 / Fd.1 / 05 / 2019 tanggal 22 Mei 2019. Penyelidikan kasus ini diawali atas surat Nomor: Print – 01/ N.8/ Fd.1/ 01 /2019Tanggal 31 Januari 2019

Kendati demikian, penetapan status tersangka dari para saksi terperiksa belum juga diumumkan oleh penyidik kejaksaan pada bidang pidana khusus.

Kejaksaan Tinggi Lampung kemudian disebut telah melakukan proses penuntutan atas kasus tindak pidana khusus yang penyidikannya dilakukan oleh penyidik kejaksaan; penyidik Polri; Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS Pajak; dan PPNS Bea dan Cukai.

“Kemudian untuk penuntutan ada 12, penuntutan dari penyidikan kejaksaan. Kemudian dari Polri itu ada 8. Kemudian penuntutan yang berasal dari penyidikan pajak itu ada 2. Dan cukai ada 4,” ungkapnya.

Dalam laman resminya, Kejaksaan Tinggi Lampung memang mencatat kasus yang berkenaan dengan tindak pidana cukai.

Diinformasikan bahwa telah ada 1 orang tersangka atas nama Hendriko alias Hendrik bin Hairudin. Keterangan lanjutan dari kasus ini sudah masuk pada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan [SPDP] khusus.

“Tindak pidana cukai yaitu pada hari Jumat, 31 Mei 2019, di Desa Mekarti RK 3 Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang, di Jalan Sitara Merak Batin Natar Lampung Selatan, di Jalan Raya Natar, Lampung Selatan, Lampung.

Telah dilakukan penindakan dan/atau diamankan barang kena cukai jenis hasil tembakau [rokok] merek Bossini Black yang tidak dilekati pita cukai sesuai dengan kententuan berlaku,” bunyi keterangan pada laporan capaian kerja tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Lampung, yang diakses Suluh.co, Sabtu pagi, 2 Januari 2020.

Baca Juga:  Jalan Sehat Berhadiah Warnai Milad ke-51 UIN Raden Intan Lampung

Kejaksaan Tinggi Lampung juga dinyatakan telah berhasil menyelamatkan kerugian negara.

“Untuk penyelamatan kerugian negara sendiri, total dari seluruh kejaksaan negeri. Itu totalnya ada sekitar Rp 17.492.293.807.

Ini untuk eksekusi uang pengganti. Tapi untuk total semua, mulai dari penyelamatan kerugian negara dalam tahap penyidikan (hingga) penuntutan, itu totalnya Rp 21.527.119.531,25,” ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum.

Kejaksaan Tinggi Lampung juga sebenarnya tercatat sedang menangani kasus yang berkaitan dengan sangkaan korupsi dana website desa-desa di Pemda Lampung Timur.

Informasi mengenai penanganan kasus ini belum diuraikan dan diinformasikan lebih jauh. Namun demikian, dari sejumlah informasi yang diterima reporter Suluh.co, kasus ini telah masuk di bidang pidana khusus.

Baca Juga:  Tujuan Kadiskes ke Markas Adhyaksa: Ngaku Tinjau Proses Rehab Poliklinik di Kejati Lampung

Kasus ini diketahui diawali dari penyelidikan yang dilakukan bidang intelijen atau produk intel. Kasus ini sempat berjalan, terbukti dari munculnya informasi publik yang diakses Suluh.co, bahwa awal Agustus tahun 2018, insan adhyaksa telah memintai keterangan dari kepala desa.

Muncul dugaan bahwa pengadaan website desa yang menelan anggaran puluhan juta setiap desa yang sumber dananya diduga berasal dari Gerbang Indah yang didapat pada tahun 2016 lalu. Pada tahun itu, Pemda Lampung Timur dipimpin oleh Chusnunia Chalim.

Pengadaan website desa itu dilakoni oleh pihak ketiga yakni CV. Vemobo Citra Angkasa. Perusahaan ini seperti dilaporkan adalah milik Tyovan Ari Widagdo. Ia adalah hacker yang disebut-sebut telah tobat.

Mengutip laporan JPNN.com, Tahun 2017 lalu, Majalah Forbes memberikan predikat pada Tyovan sebagai salah satu inovator muda global dan pendiri muda yang luar biasa dari Asia. Bahkan, namanya masuk ke dalam daftar ’30 Under 30′ Majalah Forbes Asia.

Baca Juga:  KOL dan Kadin Lampung akan Gelar Seminar Deteksi Dini Lupus

Dari sejumlah pencarian di Google yang dilakukan Suluh.co, Topan panggilan akrabnya pernah dilaporkan melakukan kegiatan bersama dengan Gibran Rakabuming Raka. Topan juga dilaporkan pernah diundang oleh Moeldoko yang saat itu bertugas di Kantor Staf Kepresidenan.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top