Bandar Lampung

Dear JPU KPK, Please Jangan Sia-siakan Pemeriksaan Nunik dan Sri Widodo di Kasus Mustafa

Poster digital Hakordia 2019 bertema raya “Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju”. | kpk.go.id

Suluh.co – Tim Jaksa Penuntut Umum [JPU] pada Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] yang akan menyusun surat dakwaan kepada eks Bupati Lampung Tengah Mustafa diajak untuk memperhatikan kesaksian-kesaksian yang memiliki irisan dan erat hubungannya dengan penggunaan uang diduga hasil gratifikasi oleh Mustafa.

Salah satu penggunaan uang diduga hasil gratifikasi oleh Mustafa itu, menyasar dan fokus pada peristiwa mahar politik atau biaya Pilkada 2018 untuk mendapatkan dukungan partai politik: dalam hal ini aliran yang diduga mengalir ke PKB dan Partai Hanura.

Kita tahu, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim sudah diperiksa KPK karena diduga masih ada kaitan dengan hal ini. Penyidik mendalami aliran tersebut dengan memanggil Nunik, sapaan akrabnya. Nunik adalah kader PKB.

Tak hanya Nunik. Kita juga tahu, eks Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo pun sudah diperiksa KPK. Sri Widodo adalah kader Partai Hanura, kendati hari ini dia sudah dipecat dari Hanura.

Baca Juga:  Investasi Lampung Bangkit Dibawah Kepemimpinan Ridho Dan Bachtiar

Kedua orang ini diperiksa KPK di masa-masa penyidikan terhadap Mustafa yang disangkakan oleh penyidik telah melanggar ketentuan hukum pada pasal yang berkaitan dengan gratifikasi. Ia diduga telah mengantongi uang dari hasil fee atas proyek-proyek: senilai Rp95 miliar.

Ajakan kepada JPU yang saat ini punya waktu 14 hari untuk menyiapkan surat dakwaan untuk kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang —pasca pelaksanaan pelimpahan tahap II pada 18 Desember 2020 kemarin, lebih terhadap penerapan Pasal TPPU ke dalam dakwaan Mustafa.

Beberapa pihak berharap agar apa yang telah dicoba untuk didalami oleh tim penyidik saat penyidikan berlangsung untuk tidak disia-siakan. Harapan ini salah satunya datang dari Ketua Presidium Persatuan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia [PERMAKI] Mustofa Ali.

“Memang sudah layak oleh penuntut [JPU] untuk menerapkan TPPU tadi. Supaya apa yang telah ditelusuri oleh penyidik itu tidak sia-sia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya kerja-kerja penyidik kemarin memang betul-betul maksimal. Kan aneh jadinya, kalau TPPU tidak diterakan.

Baca Juga:  Gubernur Arinal Djunaidi dan Wagub Chusnunia Chalim Disambut Prosesi Adat

Publik tentu akan bertanya: untuk apa pemeriksaan kemarin itu dilakukan kalau hanya untuk meriksa-meriksa begitu aja? Supaya konkret dan jelas dan juga agar publik tidak curiga kepada penyidik, saya rasa peneraan TPPU perlu dimuat di dakwaan,” tuturnya kepada Suluh.co, Sabtu malam, 19 Desember 2020.

Praktisi Hukum Zainudin Hasan berpendapat bahwa JPU KPK memang sangat mungkin untuk tidak selalu berpatokan dengan sangkaan awal penyidik: dalam penerapan pasal di dalam dakwaan.

“TPPU ini kan prosesnya oleh penyidik adalah follow the money. Artinya JPU akan menerapkan pasal TPPU apabila ada kuat dugaan unsur-unsur TPPU,” tutur eks pegawai KPK ini kepada Suluh.co, Sabtu sore.

Yang oleh Zainudin Hasan unsur TPPU dalam pengertian umumnya meliputi: “mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU TPPU”.

Baca Juga:  KPK Kembali Sambangi Lampung

Dengar alur dan penjelasannya di atas, ia menyatakan, “apabila memang ada dugaan kuat, apalagi sudah pernah disebutkan dalam fakta-fakta persidangan kemana saja uang tersebut mengalir atau dialihkan bisa saja TPPU diterapkan dalam perkara tersebut”.

Bicara fakta persidangan, Mustafa memang sudah pernah mengurai keterangannya mengenai apa saja yang telah diberikannya dalam rangka kepentingan politik pada Pilkada 2018. Saat itu Mustafa memberikan kesaksian di persidangan dan mengatakan bahwa ia merasa dikhianati oleh PKB.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top