Ekonomi

Data TNP2K Sebut Kemiskinan di Provinsi Lampung Membaik

Penduduk miskin/Ist

BANDAR LAMPUNG – Data dari Tim Advokasi Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengungkapkan kondisi penanganan kemiskinan di Lampung makin membaik.

Hal ini menyusul adanya sejumlah data yang menguatkan berkurangnya kemiskinan yang terjadi. Selain itu, terjadi peningkatan yang signifikan dalam aktfitas penanggulangan kemiskinan, termasuk dari faktor fiskal, bahkan pengaruh pembayaran zakat.

Data yang diperoleh dari pemaparan Muhammad Arif Tasrif dari TNP2K pada Bulan April 2018, yang diterima Humas Pemprov Lampung menyebutkan sejumlah daerah yang mengalami kondisi membaik tersebut disebabkan faktor kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintahannya.

Dalam pemaparan tersebut, Arif tasrif menjelaskan berkurangnya kemiskinan dalam belanja publik dipengaruhi tiga hal.

Pertama, karena pengaruh ekonomi makro dari pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Yang termasuk dalam faktor ini antara lain penciptaaan lapangan kerja, stabilisasi harga, iklim investasi, dan pengembangan infrastruktur.

Kedua, karena faktor pendapatan utama yaitu pengaruh langsung dari upaya membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi warga kurang mampu. Misalnya terlihat dari upaya pemberdayaan masyarakat melalui padat karya, dukungan pengembangan usaha mikro (seperti Kredit Usahaa rakyat), pelaytihan kerja dan pendampingan usaha sektora (KUBE).

Baca Juga:  Tingkat Pengangguran di Lampung Turun

Dan yang ketiga, adalah dari transfer barang atau bantuan bagi warga kurang mampu, seperti raskin, BSM, Jamkesmas, PKH, subsidi listrik dan sebagainya. Berdasarkan data, seluruh faktor belanja publik ini dilakukan secara optimal oleh Pemprov Lampung.

Tasrif memaparkan data seluruh Provinsi di Indonesia Lampung masih berada di atas Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Papua Barat dan Papua. Prosesntase penduduk  miskin Lampung berkisar 13,04%.

Sedangkan untuk garis kemiskinan yang diukur dari pendapatan per kapita/bulan Provinsi Lampung masih lebih tinggi dari nasional. Garis kemiskinan nasional pendapatan perkapita/bulan Rp387.160, sedangkan Lampung menyentuh angka Rp400.000.

Menurunnya angka kemiskinan di Provinsi Lampung juga pernah dirilis BPS Provinsi Lampung.Pada Januari 2018 lalu, BPS juga merilis bahwa perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung telah berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan di Bumi Ruwa Jurai. BPS Provinsi Lampung mencatat angka kemiskinan Lampung September 2017 turun 13,04%.

Baca Juga:  APBD 2018 Masuk Evaluasi Mendagri, Pemprov Percepat Pembentukan Pokja

Angka ini lebih tinggi dari nasional yang tercatat 10,12%. Penurunan kemiskinan di Lampung juga mengungguli sejumlah Provinsi di Sumatera, seperti Sumatera Selatan, Bengkulu dan Aceh.

Selama periode Maret-September 2017 Jumlah Penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 16,35 ribu orang (dari 228,32 ribu orang pada Maret 2017 menjadi 211,97 ribu orang pada September 2017), Sementara di daerah pedesaan turun sebanyak 31,64 ribu orang (dari 903,41 ribu orang pada Maret 2017 menjadi 871,77 ribu orang pada September 2017). Dengan kata lain telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 47,99 ribu jiwa.

Persentase kemiskinan di Provinsi Lampung mengalami tren menurun. Ini menjadi hal yang baik bagi kinerja pemerintah daerah. Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Lampung ini juga sejalan dengan yang terjadi pada tingkat Nasional namun penurunan angka Kemiskinan Provinsi Lampung lebih cepat.  Dengan demikian, gap antara angka kemiskinan nasional dengan Lampung semakin sempit.

Baca Juga:  4 Regulasi Melindungi Perempuan Dan Anak di Lampung

Bukan hanya itu selama Periode Maret 2017-September 2017, garis kemiskinan naik Rp. 5.301 (1,38%) yaitu dari Rp.384.882 per kapita per bulan pada maret 2017 menjadi Rp. 390.183 perkapita perbulan pada September 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan sebagian penduduk miskin khususnya mereka yang berada disekitar garis kemiskinan mampu megimbangi kenaikan harga meskipun garis kemiskinan mengalami kenaikan.(LS/DD)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top