Bandar Lampung

Dasar yang Dijadikan PN Tipikor Tanjungkarang untuk Jawab Harapan KPK di Kasus Mustafa

Dasar yang Dijadikan PN Tipikor Tanjungkarang untuk Jawab Harapan KPK di Kasus Mustafa
Dasar yang Dijadikan PN Tipikor Tanjungkarang untuk Jawab Harapan KPK di Kasus Mustafa

Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa. Foto: Istimewa.

Suluh.co – Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] berharap persidangan untuk kasus korupsi ‘Jilid II’ atas eks Bupati Lampung Tengah [Lamteng] Mustafa bisa dilakukan secara online atau telekonferensi. Mustafa disebut KPK nantinya dapat menjalani sidang di dalam Lapas Sukamiskin.

“Karena situasi pandemi Covid-19, kami berharap persidangan bisa dilakukan melalui online sehingga terdakwa bisa tetap berada di Lapas Sukamiskin.

Sedangkan tim JPU, PH dan saksi-saksi nanti bisa hadir langsung di PN Tipikor Tanjung Karang,” ujar Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri kepada reporter Suluh.co, Selasa, 29 Desember 2020.

Pada kasus Mustafa sebelumnya, ia diamankan KPK lewat Operasi Tangkap Tangan [OTT]. Kala itu Mustafa disangka telah menyuap anggota DPRD Lamteng. Ia divonis pidana kurungan badan selama 3 tahun. Vonis itu berlangsung pada Senin, 23 Juli 2018 lalu dan mendekam di balik jeruji Lapas Sukamiskin untuk menjalani masa pidananya.

Meski harapan KPK tadi didasarkan pada alasan Covid-19, menurut Ali Fikri hal tersebut belum dapat menjadi suatu kepastian atau patokan. Sebab menurut Ali Fikri, harus ada semacam diskusi antara KPK dengan pihak PN Tipikor Tanjungkarang —pengadilan yang diputuskan KPK untuk membacakan surat dakwaan Mustafa.

“Tentu nanti kami akan koordinasi lebih lanjut dengan pihak PN Tipikor Tanjung Karang ketika perkara kami limpahkan. Perkembangannya nanti kami informasikan lebih lanjut,” ucap Ali Fikri.

Tanggapan PN Tipikor Tanjungkarang

Baca Juga:  Mahar Politik Rp24 Miliar ke PKB dan Hanura di Lampung Buat MAKI Jengkel

Juru Bicara PN Tipikor Tanjungkarang Hendri Irawan mengatakan, sebelum berdiskusi dengan KPK, keinginan KPK tadi harus lah diuji dan merujuk pada aturan-aturan yang ditetapkan Mahkamah Agung [MA] sejak Covid-19 mewabah. Selain itu, lanjut Hendri, harus juga merujuk pada Surat Keputusan Bersama [SKB].

“Tentu harus merujuk kepada aturan yang terbaru, yang sesuai dengan Perma [Peraturan Mahkamah Agung_read] tentang proses pelaksanaan sidang telekonfrensi. Juga merujuk kepada SKB yang sudah disepakati kemarin,” beber Hendri Irawan saat dikonfirmasi reporter Suluh.co, Rabu, 30 Desember 2020.

Hendri memberikan penjelasan saat ditanya tentang peluang Mustafa untuk menjalani proses persidangan jika merujuk pada aturan tadi: Apakah keinginan KPK akan dikabulkan? Atau sebaliknya, Mustafa dapat dihadirkan ke dalam ruang sidang?

“Yang jelas harus merujuk pada aturan tadi. Kan KPK dalam hal ini mengajukan, nanti tinggal dilihat [dan dipertimbangkan] berdasarkan aturan itu,” imbuhnya.

Proses pelaksanaan sidang telekonfrensi tersebut sedianya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung [SEMA] Nomor 6 Tahun 2020 tentang sistem kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam tatanan normal baru.

Alasan SEMA ini terbit dikarenakan situasi pandemi Covid-19 yang dinyatakan telah mewabah dan menyebar. Dalam SEMA tersebut dituangkan pula keterangan agar jajaran Mahkamah Agung dan Badan Peradilan untuk juga memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran Covid-19.

Penjelasan spesifik tentang pelaksanaan sidang secara online diterakan pada Poin 1 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Huruf e Nomor 5 dan Nomor 6, yang berbunyi;

Pelaksanaan sidang perkara pidana yang dilakukan secara telekonfrensi dalam masa pencegahan penyebaran Covid-19 agar tetap memperhatian peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 13 April 2020 Nomor 402/DJU/KM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020; PAS-08.HH.05.05. Tahun 2020 tentang pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi.

Memastikan bahwa output dari produk pelayanan peradilan yang dilakukan secara online maupun offline tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Di kasus ‘Jilid II’ ini, Mustafa diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamteng Tahun Anggaran 2018.

Mustafa diduga menerima hadiah atau janji lainnya dari calon rekanan proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Kabupaten Lamteng. Ia diduga menerima fee dari proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga tadi dengan kisaran fee sebesar 10%—20% dari nilai proyek.

KPK menyatakan total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima Mustafa sebesar Rp95 miliar. Mustafa diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK.

Adapun nilai Rp95 miliar tersebut diperoleh Mustafa dari kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018 dengan rincian Rp58,6 miliar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan, dan sebesar Rp36,4 miliar dengan kode IN BP berasal dari 56 calon rekanan.

Atas perbuatannya, Mustafa disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top