Politik

Dana Kampanye Parpol dan Bacaleg Tak Terbatas

Kampanye/Ilustrasi

BANDAR LAMPUNG – Menjelang pemilihan legislatif (pileg) 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung, menegaskan bahwa dana kampanye partai politik dan bakal calon DPD RI tidak terbatas. Namun, adanya batasan sumbangan dana kampanye.

Hal ini berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) nomor 24 Tahun 2018, tentang batasan dana kampanye,  bahwa  itu tak terbatas,  bagi parpol (DPRD, DPR RI) dan calon anggota DPD RI.

Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Hukum M Tio Aliansyah, menyampaikan bahwa untuk sumbangan dana kampanye, berdasarkan pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa dana kampanye Pemilu anggota DPR dan DPRD yang berasal dari sumbangan perseorangan maksimal Rp2,5miliar.

Kemudian, sambung Tio, pada ayat 2 Dana Kampanye Pemilu anggota DPR dan DPRD yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan atau badan usaha non pemerintah paling banyak Rp25 miliar.

“Beda dengan pilkada serentak 2018 kemarin, ada batasan dana kampanye bagi pasangan calon,  kalau ini tidak,” katanya, Rabu (29/8).

Baca Juga:  3 Anggota Senat Tidak Gunakan Hak Suara di Pilrek Unila

Selain itu, sumbangan tersebut diberikan kepada partai politiknya masing-masing, bukan kepada calon anggota legislatifnya.

“Kemudian pasal 22 ayat 1 berbunyi, dana kampanye pemilu anggota DPD yang berasal dari sumbangan perseorangan maksimal Rp750 juta. Selanjutnya, ayat 2  berbunyi bahwa dana kampanye Pemilu anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan atau badan usaha non pemerintah maksimal Rp1,5 miliar,” jelasnya.

Jika anggota DPRD maupun DPR RI itu harus diberikan kepada parpol nya masing-masing,  sementara untuk DPD RI, bisa langsung ke calon yang bersangkutan.

“Asalkan sumbangan itu didapat tidak boleh berasal dari warga negara asing, perusahaan asing, kelompok asing maupun LSM asing. Dana sumbangan itu harus dimasukkan ke dalam rekening khusus dana kampanye yang harus diserahkan ke KPU sebelum masa kampanye,”  terangnya.

Kemudian, kata Tio,  untuk parpol dan calon anggota DPD RI yang menerima sumbangan dana kampanye melebihi dari yang ditetapkan, maka dana itu tidak boleh digunakan.

Baca Juga:  Rabu, KPU Lampung Umumkan Hasil Kesehatan Balon Gubernur Dan Wakil

“Batas pelaporannya adalah 14 hari setelah masa kampanye berakhir, kelebihan tersebut harus disetorkan ke Kas Negara dan KPU akan memfasilitasinya. Ini hanya informasi umum saja sesuai PKPU,  nanti kita akan bimtek terkait itu,” terangnya.

Sementara itu,  calon anggota DPD RI  Ahmad Bastian Suyitno mengaku siap merebutkan suara menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2019-2024.

Bastian sapaan akrabnya menjelaskan bahwa saat ini terkait masalah dana kampanye,  sambung dia, dirinya memakai dana pribadi dan belum ada dana sumbangan dari pihak lain.

“Kita pakai dana pribadi saja, belum ada kalau gambaran untuk penyumbang dana kampanye, besarannya relatif lah. Minta doanya ya supaya diantara yang 4 orang itu kita salah satunya,” ungkapnya.

Dirinya mengklaim, sudah memiliki persiapan khusus untuk maju sebagai calon anggota DPD RI asal Lampung.

“Insya Allah saya dan tim sudah siap 100 persen,” kata mantan anggota dewan dua periode tersebut.

Baca Juga:  Antisipasi Kerawanan, Polda Lampung Gelar Simulasi Pemilu

Berbekal pengalamannya selama 10 tahun mengabdikan diri sebagai wakil rakyat di DPRD Lampung Selatan, Bastian merasa sudah saatnya berbuat lebih besar demi masyarakat Lampung. Terutama memperjuangkan kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan sesuai keahliannya.

“Bagaimana menjadi wakil daerah itu, akan kita laksanakan apabila rakyat memberikan dukungan dan suaranya kepada kita. Kita akan maksimal bekerja untuk Lampung,” pungkasnya.(AR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top