Bandar Lampung

Dakwaan Jaksa di Korupsi Mobil Mewah Elit Lampung Timur: PT Topcars Indonesia Cuma Showroom, Bukan Importir

Mencari Tahu Keberadaan dan Status 2 Mobil Mewah di Kasus Korupsi Randis Elite Lampung Timur
Mencari Tahu Keberadaan dan Status 2 Mobil Mewah di Kasus Korupsi Randis Elite Lampung Timur

Direktur PT Topcars Indonesia, Aditya Karjanto, salah seorang terdakwa dalam kasus korupsi pengadaaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati oleh BP2KAD Lampung Timur Tahun Anggaran 2016. Foto: Tinus Ristanto

Suluh.co – Kasus korupsi -yang sejak Juni 2017 ditangani Kejaksaan Tinggi [Kejati] Lampung, atas pengadaan kendaraan dinas untuk bupati-wakil bupati di Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah [BP2KAD] Lampung Timur Tahun Anggaran 2016 disidangkan.

Pada sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan kepada terdakwa Suherni, Kamis siang, 10 Desember 2020 di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, tersajikan informasi bahwa PT Topcars Indonesia yang memenangkan lelang, adalah showroom. Bukan sebagai perusahaan yang kemudian dimungkinkan oleh aturan untuk memenangi lelang tersebut.

Suherni disebutkan dalam dakwaan telah melakukan pengaturan atas pelelangan untuk 2 unit mobil mewah: Toyota LC Prado & Toyota New Harrier, yang mana perbuatan tersebut diklasifikasikan jakwa sebagai niat untuk melawan hukum.

“Memilih dan menetapkan PT Topcars Indonesia dari Palembang yang merupakan showroom, bukan merupakan perusahaan Agen Tunggal Pemegang Merk [ATPM] Toyota dan tidak memiliki dukungan dari distributor dan sertifikat keaslian untuk menjadi penyedia barang Toyota LC Prado dan Toyota New Harrier yang merupakan kendaraan Built Up atau Import atau Completely Built Up [CBU],” urai jaksa dalam dokumen dakwaan yang diperoleh Suluh.co.

Perbuatan Suherni ini kemudian dinilai jaksa telah bertentangan dengan Peraturan Presiden [PP] dan aturan yang tertuang dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [LKPP].

“Bertentangan dengan PP Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya,sebagaimana tugas dan kewenangannya dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf g ke-2 PP Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu menetapkan PT Topcars Indonesia dari Palembang sebagai penyedia barang kendaraan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016.

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, yaitu memperkaya Aditya Karjanto selaku Direktur PT Topcars Indonesia sebesar Rp 686.911.670 atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 686.911.670 sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Bono Jatmiko Ahli Akuntan Independen pada Kantor Akuntan Publik Pupung Heru,” terang jaksa.

Atas perbuatan Suherni, ia didakwa telah melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Selain itu, Suherni juga diancam pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top