Iklan
Ekonomi

Cegah Kebocoran PAD, Pemprov Lampung Didesak Evaluasi DBH Migas

DBH Migas/Ilustrasi

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, diminta untuk mengecek pemasukan Dana Bagi Hasil (DBH) bukan pajak untuk migas dari pemerintah kabupaten/kota di Bumi Ruwa Jurai.

“Kita minta pak Arinal untuk mengecek DBH migas itu larinya kemana,” kata salah satu tokoh masyarakat Lampung M. Alzier Dianis Thabranie, Minggu (7/7).

Alzier menduga adanya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) DBH dari migas yang menyebabkan agak terhambatnya pembangunan di Bumi Ruwa Jurai.

“Dengan adanya pengecekan ini, Insya Allah kedepan slogan kampanye Pak Arinal kemarin tentang Lampung Berjaya bisa terwujud,” ungkapnya.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137) ditetapkan besaran Dana Bagi Hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Baca Juga:  Bersama Nestle Lactogrow, Manjakan Buah Hati Anda Di Mall Boemi Kedaton

Dalam peraturan tersebut untuk DBH minyak bumi disebutkan bahwa Imbangan pembagian antara Pemerintah (Pemerintah Pusat) dan Pemerintah Daerah, yakni 84,5% untuk pemerintah pusat.

Sementara  bagian pemerintah daerah 15,5%. Kemudian pembagian DBH pertambangan minyak bumi, 15% menjadi bagian pemerintah kabupaten/kota.

Pembagiannya itu, kata dia, 3% untuk provinsi, 6% untuk kabupaten/kota penghasil dan 6% untuk kabupaten/kota lainnya dalam satu Provinsi.

Untuk bagian pendidikan sebesar 0,5% dibagi dengan rincian, 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan, dan 0,2% (dua persepuluh persen ) untuk kabupaten/kota penghasil serta 0,2% untuk seluruh kabupaten/kota lain dalam wilayah provinsi bersangkutan.

Sedangkan DBH Pertambangan Minyak Bumi sebesar 15,5%  yang mana provinsi sebagai daerah penghasil DBH pertambangan.

Baca Juga:  Wagub Buka Kran Aspirasi Masyarakat melalui Media Sosial

Pembagiannya, kata dia, 5% untuk dibagikan provinsi sebagai penghasil dan 10% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi bersangkutan. Sementara sisanya dibagikan untuk pendidikan sebesar 0,5% dengan rincian, 0,17% (tujuh belas perseratus persen) untuk provinsi yang besangkutan.

Lalu, 0,33% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Selanjutnya, 69,5% untuk pemerintah pusat dan 30,5%. Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintahan Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim mengevaluasi kembali penghasilan DBH minyak bumi tersebut.

“Kita khawatirkan ada kebocoran PAD yang tidak masuk ke kas daerah,” pungkasnya.(BM)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top