Daerah

Camat Ngombol Cabut Surat Edaran Kepada Enam Kades terkait KOIN

Camat Ngombol Cabut Surat Edaran Kepada Enam Kades terkait persoalan izin KOIN/MAS

Suluh.co – Akhir bulan September tahun 2020 lalu, Camat Ngombol, Nurfiana, telah menerbitkan surat nomor 513/877/2020 tanggal 28 September 2020 yang ditujukan kepada beberapa kepala desa di wilayahnya.

Isinya memberikan informasi bahwa Koperasi UMKM Indonesia (KOIN) belum memiliki izin usaha yang resmi.

Sehingga, meminta agar para kepala desa menyampaikan kepada warga yang bekerjasama dengan KOIN untuk menghentikan kerjasama.

Koperasi KOIN merupakan operator dari program Ngingu yang bergerak pada bidang penggemukan domba.

Karena merasa nama baiknya tercemar, pihak KOIN lalu melayangkan somasi melalui kuasa hukum mereka dari Kantor Hukum Indarto & Rekan.

“Faktanya, KOIN telah memiliki izin usaha sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Wahyu Rudy Indarto, salah satu pengacara KOIN saat dikonfirmasi usai pertemuan di Kantor Camat Ngombol, Jumat (19/2).

Baca Juga:  Milad Ke-3 Mendopo Institute, Obah Mosik jadi Pilihan

Surat dari Camat Ngombol tersebut berdampak sangat merugikan bagi KOIN, karena menimbulkan keragu-raguan bagi pihak yang menjalin kerjasama dengan KOIN.

“Sehingga berpotensi menganggu pelaksanaan program kerja dari KOIN,” tambah Wahyu Rudy Indarto.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Camat Nurfiana, Tim Kuasa Hukum KOIN, Direktur Kemitraan KOIN Moh Ali Rif’an dan koordinator mitra KOIN wilayah Ngombol Supeno telah dicapai kesepakatan.

“Sesudah diperlihatkan dokumen-dokumen terkait legalitas dari KOIN, beliau (camat) mengakui kekhilafannya dan meminta maaf atas beredarnya surat tersebut dan menyatakan telah mencabut surat tersebut. Kedua belah pihak setuju untuk bekerjasama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Purworejo, khususnya para petani yang bekerjasama dengan KOIN,” lanjut Wahyu.

Baca Juga:  1.500 Muda Mudi Lambar Lestarikan Tradisi Nyambai

Dalam kesempatan yang sama, Nurfiana mengatakan bahwa, suratnya telah dicabut pada tanggal 5 Oktiber 2020 lalu. Tetapi ia tidak menembuskan surat tersebut kepada pihak KOIN, sehingga terbitlah somasi tersebut.

“Surat saya tersebut ditujukan kepada enam Kades yaitu Girirejo, Keburuhan, Seboropasar, Kumpulsari, Kalitanjung dan Jombang”

“Kemudian karena ada pemberitaan yang isinya membantah bahwa KOIN belum berijin, kami telah mencabut surat tertanggal 28 September 2020 tersebut. Intinya semua sudah sepakat dan tidak ada lagi persoalan,” kata Nurfiana.

Sementara, Direktur Kemitraan KOIN, Moh Ali Rif’an menambahkan bahwa, perusahaannya legal, berbadan hukum, perizinan serta OSS telah terpenuhi.

“Kami sampaikan tidak ada masalah. Semoga dengan klarifikasi ini, bisa meredam gejolak di masyarakat,” pungkas Ali Rif’an.

Baca Juga:  Pemancing Temukan Mayat Bayi Mengapung di Sungai Jali

 

Reporter : Mahestya Andi Sanjaya

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top