Iklan
Politik

Caleg Bandar Lampung Tidak Punya Program Sosialisasi

Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Lampung, Robi Cahyadi Kurniawan/JO/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh calon anggota legislatif (caleg) Kota Bandar Lampung, dalam kegiatan berkampanye didominasi permasalahan tidak adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan atau STTP kampanye dari pihak kepolisian.

Bawaslu Kota Bandar Lampung, selama periode bulan Agustus hingga Desember tahun 2018, telah meregistrasi 10 kasus penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu dengan dugaan     pelanggaran administrasi.

Bahkan pada awal tahun ini Bawaslu kembali menyidangkan caleg PDI Perjuangan yang diduga melakukan kegiatan kampanye tanpa STTP.

Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Lampung, Robi Cahyadi Kurniawan, menilai secara administrasi caleg harus mematuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu termasuk surat izin dari kepolisian.

Baca Juga:  DPC PDIP Bandar Lampung Bakal Borong Kursi DPRD

“Dari temuan panitia pengawas pemilu di tingkat kecamatan, beberapa calon anggota legislatif tidak hanya melakukan kegiatan kampanye tanpa STTP. Namun juga diduga melakukan kegiatan bagi-bagi uang dan sembako serta alat sosialisasi diri caleg di tengah-tengah kegiatan masyarakat seperti kegiatan arisan atau tasyakuran warga,” paparnya.

Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU Nomor 23 tahun 2018, bahan kampanye dapat berbentuk selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat makan dan minum, kalender, kartu nama, pin dan atau alat tulis.

Bahan-bahan kampanye terbuat dari bahan yang bisa didaur ulang dan apabila dikonversikan dalam bentuk uang, bahan kampanye tidak lebih dari Rp60 ribu.(JO)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top