Modus

Cabup Way Kanan Juprius Jawab Tudingan & Laporan Dugaan Penipuan Rp1,8 M

Calon Bupati Way Kanan Juprius/Net

Suluh.co – Calon Bupati [Cabup] Way Kanan Juprius menyampaikan tanggapan dan hak jawab atas tudingan yang dilontarkan Hasrul, seorang ASN Pemprov Lampung.

Tudingan Hasrul kepada Juprius disertai dengan adanya bukti pelaporan kepada polisi. Laporan itu tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B-1/2300/X/2020/LPG/SPKT/RESTA BALAM. Isi laporan Hasrul, menyoal tentang dugaan penipuan atau penggelapan.

Hasrul mengatakan bahwa Juprius dilaporkan atas dugaan penggelapan uang Rp1,8 miliar. Dasar pemberian uang itu menurut Hasrul dilatarbelakangi oleh beberapa hal yang ditudingkannya kepada Juprius.

Per tanggal 10 November 2020, Hasrul telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Bandar Lampung. Penetapan status itu didasarkan petugas kepolisian dari laporan masyarakat atas dugaan penipuan dan penggelapan. Sesudah menjadi tersangka, hari itu juga Hasrul ditahan.

Dari penjelasan Hasrul, laporan polisi yang membuatnya menjadi tersangka memiliki korelasi dengan laporan yang dibuatnya ke Juprius.

Sekadar informasi, produk jurnalistik yang memuat keterangan Hasrul saat dipublikasikan kemarin, tidak mendapat respons dari Juprius.

Berkali-kali Juprius dihubungi namun tidak ada respons meski nomor teleponnya aktif. Pesan singkat yang dikirim ke Whats-app Juprius, tetap juga tidak direspons: meski sudah dibaca.

Baca Juga:  Dugaan Perampasan Lahan, Pembangunan Jembatan Way Tebu II Tanggamus Dihentikan

Tiga hari setelah produk jurnalistik tersebut terpublikasi, Juprius mengutus kuasa hukumnya. Juprius menuangkan pernyataan dalam tulisan yang dibacakan oleh Japriyanto selaku kuasa hukum ditunjuknya.

Juprius melalui Japriyanto Manalu, Jumt malam, 13 November 2020 mengatakan bahwa informasi dari Hasrul adalah tidak benar dan merupakan fitnah.

Atas hal itu, Juprius menyatakan beberapa hal, yakni:

1. Bahwa saya tidak tau dan tidak pernah menerima uang Rp 1,8 M sebagaimana disampaikan oleh Sdr. Hasrul

2. Bahwa saya tidak pernah menjanjikan proyek apapun kepada siapapun dan tidak pernah menyatakan dapat memindahkan pejabat-pejabat manapun

3. Bahwa saya tidak pernah membawa-bawa nama pejabat manapun dalam aktifitas sehari-hari termasuk dalam masa pilkada di Kabupaten Way Kanan.

Atas keterangan Hasrul, Juprius menyusun rencana untuk melaporkan Hasrul ke Polda Lampung atas tudingan telah mencemarkan nama baiknya yang sedang mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Kabupaten Way Kanan.

“Bahwa tindakan Sdr. Hasrul adalah upaya pembunuhan karakter diri saya yang sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah Kabupaten Way Kanan dan fitnah yang sangat merugikan saya. Sehingga saya dan kuasa hukum saya akan segera melaporkan Sdr. Hasrul yang telah memfitnah, mencemarkan dan merusak nama baik saya ke Polda Lampung,” tandas Juprius.

Baca Juga:  Arus Kendaraan di Jembatan Way Mesuji Masih Lumpuh, Satu Truk Fuso Berhasil Dievakuasi

Untuk diketahui, laporan Hasrul kepada Juprius sudah diterima petugas kepolisian. Laporan Hasrul ditunda untuk ditindaklanjuti karena status terlapor masih sebagai kontestan dalam kontestasi Pilkada 2020 mendatang.
Penundaan tindaklanjut laporan kepada calon kepala daerah yang mengikuti kontestasi Pilkada 2020 mendatang itu sebagaimana dituangkan dalam Surat Telegram Kapolri Idham Azis: yakni Surat Telegram bernomor ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 tanggal 31 Agustus 2020.

Dalam suratnya, Kapolri Idham Azis meminta seluruh anggota polisi menunda proses hukum baik penyelidikan maupun penyidikan terhadap seluruh calon kepala daerah yang terjerat kasus pidana. Pengecualian diberikan kepada calon kepala daerah yang melakukan tindak pidana pemilihan, tertangkap tangan, mengancam keamanan negara dan mereka yang terancam hukuman seumur hidup serta mati.

Baca Juga:  Pasca Gempa & Peringatan Tsunami, Nelayan Bandar Lampung Kembali Melaut

Seluruh jajaran Polri juga diminta untuk tidak melakukan pemanggilan ataupun upaya hukum lain yang mengarah ke persepsi publik mendukung salah satu peserta Pilkada 2020.

Idham Azis menyatakan penundaan proses hukum dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan. Instruksi diberikan juga untuk menghindari polisi dimanfaatkan untuk kepentingan politik kelompok tertentu.

Penundaan proses hukum kepada calon kepala daerah selama Pilkada 2020 nantinya akan dilanjutkan kembali setelah tahapan pesta demokrasi lima tahunan berakhir. Apabila ada anggota atau penyidik yang melanggar akan diberikan sanksi disiplin atau kode etik.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top