Bandar Lampung

Buruh Panjang Mengadu Nasib, DPD RI Koordinasi Dengan Kemenhub dan Polri

Ratusan buruh Pelabuhan Panjang, mengadu ke DPD RI, perihal tindak tanduk pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Panjang/LS

BANDAR LAMPUNG – Kembali sekitar 500-an buruh pelabuhan Panjang malam tadi berkumpul di Kantor Perwakilan DPD RI (28/10).

Para buruh diterima oleh Senator Lampung Andi Surya, pengacara Wahrul Fauzi Silalahi (WFS), pengurus Forum Bersatu Provinsi Lampung Tengku Amanda dan Ubaidillah di pelataran halaman kantor DPD RI.

Sektetaris Forum Bersatu Buruh Panjang, Nurdin, menyatakan kedatangan ke kantor perwakilan DPD RI dalam rangka menindaklanjuti pertemuan terdahulu.

“Untuk kedua kali kami datang ke kantor DPD RI, menyampaikan pengaduan atas tindak tanduk pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Panjang yang telah membuat derita buruh,” kata Nurdin.

Baca Juga:  Masuk 3 Besar Hasil Polling, A. Ben Bella Berpeluang Terpilih di Pemilu 17 April

“Kami juga mensoalkan status tersangka Ketua Koperasi Sainin Nurjaya, yang sembilan tahun tidak diproses Polda Lampung. Akibat ini semua, hak-hak buruh terabaikan sekian puluh tahun karena pengurus koperasi mengingkari aturan pemerintah dan AD/ART,” tegasnya lagi.

Berkenaan dengan itu, Andi Surya menyatakan, DPD RI telah mendengar dan mencatat semua aspirasi para buruh Panjang.

“Khusus masalah status tersangka oknum ketua koperasi, ini luar biasa seorang oknum ketua koperasi bisa memacetkan prosedur hukum di tubuh kepolisian dalam jangka waktu begitu lama,” sebut Andi Surya.

Selanjutnya Andi Surya menjelaskan, salah satu mitra kerja Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI adalah Polri, berdasar laporan buruh ini BAP DPD RI akan membentuk Tim Analisis dalam masa sidang berikut.

Baca Juga:  Kantor DPD RI Dipakai Rapat Partai Politik, Yusdianto : Itu Tak Boleh

“Kami akan mengundang Kapolri untuk mempertanyakan sengkarut ini. Untuk masalah dugaan pelanggaran aturan koperasi TKBM yang mengabai hak-hak buruh Tim Analisis akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Pelindo Pusat dan Kementerian Koperasi. Sedangkan persoalan teknis hukum di lapangan akan ditangani advokad WFS,” papar Andi.

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut pengacara rakyat WFS membakar semangat buruh agar tetap solid dan bersatu dalam menghadapi kasus ini, mengaku siap sebagai kuasa hukum para buruh, termasuk menelusuri permasalahan mandeknya status tersangka selama 9 tahun di Polda Lampung.

“Selain itu, akan menelaah pengelolaan koperasi yang berindikasi tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang perkoperasian sehingga menyebabkan hak-hak buruh panjang terabaikan,” tegas Wahrul.

Baca Juga:  Ada Terminal Baru di Pelabuhan Bakauheni

Di sisi lain, Ketua Forum Bersatu Lampung, Tengku Amanda, menyatakan, buruh telah membentuk Forum Bersatu Masyarakat Buruh Pelabuhan Panjang.

“Saya bersama Ubaidillah membina forum Panjang ini agar buruh paham hak-hak, harkat dan martabat kehidupan. Tujuannya agar berani menyuarakan aspirasi kepada lembaga parlemen dan pemerintah,” pungkas Tengku Amanda.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top