Iklan
Bandar Lampung

Bupati Tuba Laksanakan Tindakan Korektif Ombudsman

Ombudsman RI Perwakilan Lampung saat memberikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) ke Pemkab Tulangbawang/LS

BANDAR LAMPUNG – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, mengapresiasi Bupati Tulangbawang terkait telah dilaksanakannya tindakan korektif yang diberikan Ombudsman melalui Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada Pemerintah Kabupaten Tulangbawang beberpa waktu yang lalu.

“Benar, Ombudsman mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan bupati dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu dibatalkannya Peraturan Kampung Banjar Dewa Nomor 7 Tahun 2018 tentang ketentuan kegiatan usaha dan pembinaan kepada kepala kampung banjar dewa yang melakukan maladministrasi berupa menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang itu dan penyimpangan prosedur dalam penetapan peraturan kampung banjar dewa nomor 7 tahun 2018 tentang ketentuan kegiatan usaha,” ungkap Nur, kemarin.

Baca Juga:  Peringati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, ILMPI-ACT Inisiasi Pojok Curhat di Bakung

Sebelumnya diketahui, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan provinsi Lampung menerima laporan masyarakat terkait dugaan penundaan berlarut oleh Kepala Kampung terkait penandatanganan mengetahui pernyataan izin warga sekitar lokasi usaha.

Terhadap substansi keluhan Pelapor tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemkab Tulangbawang, melalui Sekretaris Daerah. Akan tetapi, selama proses pemeriksaan ternyata ditemukan bentuk maladministrasi lain yang dilakukan oleh Kepala Kampung.

“Memang awalnya pintu masuk laporan terkait perizinan, ternyata saat melakukan pemanggilan di kantor kepada kepala kampung kami memperoleh beberapa temuan. Oleh sebab itu meskipun sunstansi keluhan Pelapor telah ditindaklanjuti kami tidak bias abai bahwa ditemukan bentuk maladministrasi lainnya,” urai Nur.

Sementara itu, Shintya Gugah Asih, selaku asisten bidang pemeriksaan laporan di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, menyatakan pihaknya telah mempelajari laporan pelaksanaan tindakan korektif dari Pemkab Tuba.

Baca Juga:  Pemkab Tulangbawang Fokus Bangun 3 Tugu Ikon Kabupaten

“Iya, kami telah menerima laporan pelaksanaan tindakan korektif dari yang diantarkan langsung oleh staf bagian hukum Pemkab Tuba. Selama proses pemeriksaan sampai penyerahan LAHP pihak Pemkab Tuba sangat kooperatif. Berdasarkan arahan kepala perwakilan, selanjutnya akan dibuat surat penutupan laporan kepada pelapor,” ungkap Shintya.

Pihaknya berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi, penetapan Peraturan Kepala Kampung/Kepala Desa harus melalui prosedur yang semestinya dan proses perizinan tidak boleh dihambat dengan syarat-syarat diluar ketentuan.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top