Bandar Lampung

Bupati Lampung Timur Kirim Surat ke BPK RI Minta Salinan Hasil Audit Investigatif dan Diberikan

Bupati Lampung Timur Kirim Surat ke BPK RI Minta Salinan Hasil Audit Investigatif dan Diberikan
Bupati Lampung Timur Kirim Surat ke BPK RI Minta Salinan Hasil Audit Investigatif dan Diberikan

Ilustrasi audit BPK RI.

Suluh.co – Kejaksaan Tinggi [Kejati] Lampung dan dengan supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] berhasil membawa kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi [Tipikor] pengadaan mobil dinas bupati-wakil bupati yang diadakan Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah [BP2KAD] Lampung Timur Tahun Anggaran 2016 ke pengadilan untuk disidangkan. Ada 3 orang terdakwa di dalam kasus ini.

Di pengadilan, mencuat keterangan dari pengacara bahwa Kejati Lampung sebelumnya sudah pernah meminta Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] RI untuk melakukan audit investigatif: dan hasilnya dinyatakan tidak ada kerugian.

Dalil tersebut kemudian dijadikan landasan untuk menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum [JPU] tidak cermat dan kabur ketika agenda sidang pembacaan eksepsi berlangsung, pada Senin, 14 Desember 2020 di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang.

Para pengacara meminta hakim untuk menyatakan surat dakwaan JPU kabur karena tidak cermat dalam menentukan aturan hukum yang dilanggar.

Dari pembacaan eksepsi oleh pengacara atas terdakwa Aditya Karjanto, diterakan kronologis yang berkaitan dengan audit investigatif BPK RI.

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memperoleh salinan laporan hasil audit investigasi melalului surat Nomor: 900/1109/16/SK/2019 tanggal 22 November 2019.

Merujuk pada waktunya, 22 November 2019 Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari melantik 19 orang pejabat.

2. Pasca surat dari Bupati Lampung Timur diterima, BPK RI menerbitkan surat Nomor: 8/S/XXI/01/2020 tanggal 31 Januari 2020, perihal penyampaian tanggapan atas permintaan laporan hasil audit investigasi.

Dari surat yang diberikan BPK RI itu ke Pemkab Lampung Timur, diketahui bahwa hasil audit investigasi –yang di-‘order’ Kejati Lampung, telah terbit sebelumnya pada 7 Desember 2018 dengan surat bernomor 152/S/XXI/12/2018 perihal penyampaian hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara [PKN].

“Atas fakta dan proses kejadian dimaksud dan dengan mempertimbangkan tidak adanya persekongkolan/kolusi dalam pelelangan dan/atau kickback antara penyelenggara negara dengan PT Topcars Indonesia selaku penyedia barang serta kendaraannya diadakan telah memenuhi spesifikasi yang diperjanjikan, maka BPK berpendapat sesuai dengan proses pemeriksaan yang kami lakukan berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh penyidik, bahwa tidak ditemukan adanya kerugian negara/daerah atas pengadaan barang dimas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur pada DP2KAD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016”.

Keterangan di atas barusan adalah kutipan yang telah dibacakan dalam agenda sidang eksepsi sesuai dengan dokumen yang diperoleh Suluh.co, Rabu, 16 Desember 2020. Untuk diketahui, permintaan dari Kejati Lampung ke BPK RI tersebut dibuktikan dengan terbitnya Surat Nomor: B-194/N.8/Fd.1/03/2018 tanggal 2 Maret 2018 perihal bantuan permintaan PKN.

Aturan BPK Tentang Pengelolaan Informasi

Mengutip Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK, Pasal 11 dalam peraturan tersebut, mengulas tentang klasifikasi informasi publik yang dikecualikan dan memiliki korelasi dengan pengkategorian informasi atas audit investigatif.

Pasal 11 huruf b ayat 2 menyebutkan: Informasi publik yang dikecualikan meliputi hasil pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan Fraud Forensic.

Ada pula penjelasan di dalam peraturan ini yang mengatur tentang pengenaan biaya kepada pihak pemohon informasi publik kepada BPK. Di Pasal 17 disebutkan, bahwa: biaya untuk memperoleh informasi publik dibebankan kepada pihak yang meminta informasi publik.

Berapa biaya yang dikeluarkan Pemkab Lampung Timur ke BPK RI untuk memperoleh salinan hasil audit investigatif tersebut?

Reporter Suluh.co sudah mencoba bertanya kepada Komisioner BPK RI Pius Lustrilanang perihal: apakah BPK RI dimampukan memberikan hasil audit investigatif kepada pihak lain selain kepada pihak yang meminta audit?

Baca Juga:  Cegah Penyakit Ginjal Melalui Program Amir

Pertanyaan ini sudah dilayangkan kepada Pius Lustrilanang pada 10 Desember 2020 lalu lewat pesan Whats App. Pius hanya membaca pesan tersebut dan tidak memberikan respons.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top