Iklan
Bandar Lampung

Buntut Ucapan Kepala BPPRD Bandar Lampung, 9 Hotel Terancam di Demo

Kepala BPPRD (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah) Bandar Lampung Yanwardi/AJ/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Buntut ucapan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung, di media beberapa waktu lalu.

Sembilan Hotel dapat ancaman akan di demo LSM.

Pasalnya beberapa waktu lalu, Yanwardi kepala BPPRD kota, Senin (25/3), mengatakan, di salah satu media bahwa ada sembilan hotel di Bandar Lampung bermasalah dalam pemasangan tapping bisa atau alat pencatat transaksi.

Friandi Indrawan, Sekretaris Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI), Provinsi Lampung, mengatakan, sembilan hotel yang diberitakan tersebut merupakan anggota PHR, mereka mendapat ancaman akan di demo oleh LSM.

“Ucapan tendensius Yanwardi telah menimbulkan opini yang negatif di masyarakat. Sembilan hotel tersebut mendapat surat dari LSM yang mengancam akan melakukan demo di masing-masing hotel,” kata Friandi Indrawan, mewakili Handitya Narapati, Ketua BPD PHRI Lampung, kamis (28/3).

Baca Juga:  Kunjungan Yustin Ficardo Jenguk Pak Jamal Buat Haru Masyarakat

Dia menjelaskan, sembilan rekan anggota hotel yang diberitakan tersebut merasa tidak pernah bermasalah dalam melakukan pemungutan pajak Pb1, termasuk soal pemasangan tapping box.

Menurut Friandi permasalahan yang muncul dalam persoalan tapping box adalah masalah teknis, bukan pelanggaran aturan.

“Seluruh hotel di Bandar Lampung sudah terpasang alat tapping box, hanya saja ada beberapa hotel yang ditemukan sistem akuntansi hotel dengan server bank Lampung tidak terkoneksi,” kata dia.

Dijelaskannya, belum terkoneksi sistem akuntansi hotel dengan server Bank Lampung keduanya tidak sama dan perlu ada penambahan alat agar keduanya bisa saling terkoneksi. Namun sayangnya alat tersebut hanya cukup mahal.

“Rekan-rekan hotel keberatan jika pemasangan alat tersebut dibebankan kepada mereka. Sebab, biayanya bisa mencapai Rp15 juta,” kata dia.

Baca Juga:  Unsur Forkopimda Provinsi Lampung Tandatangani Deklarasi Netralitas Pilkada

Dia berharap, Kepala BPPRD Jota Bandar Lampung bisa menarik kembali stetmennya di media online.

Sebab hal tersebut menimbulkan opini, sembilan hotel yang disebutkan telah melakukan pengemplangan pajak.

“Padahal hotel memiliki peran penting dalam pemungutan pajak guna PAD. Bisa dikatakan setiap tahunya, pajak Pb1 hotel nomor dua penyumbang PAD terbesar setelah pajak kendaraan,” ungkapnya.

Sementara itu, General Manager Batiqa Hotel, Andi, mengatakan, Batiqa Hotel merupakan salah satu hotel yang sitem akutansinya tidak compatible dengan server IT bank Lampung. Meskipun di hotel tersebut sudah terpasang tapping box.

“Karena belum bisa terkoneksi langsung ke server bank Lampung, selama ini laporan uang kita berikan dalam bentuk PDF. Melalui sistem di hotel, dan Pemda bisa langsung mengambilnya,” singkat Andi.(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top