Daerah

Buntut Panjang Penolakan Aparatur Desa, LBH Balam Dampingi Masyarakat Desa Sukadana Selatan

LBH Bandar Lampung, Dampingi Masyarakat Desa Sukadana Selatan/LBH

LAMPUNG TIMUR – Kurang lebih 100 orang masyarakat Desa Sukadana Selatan, Lampung Timur sebagai perwakilan daril 600-an masyarakat yang menolak perangkat kampung sukadana selatan bersama LBH Bandar Lampung menghadiri audensi dengan DPRD Lampung Timur dan pemerintah setempat, untuk menyampaikan pengaduan secara langsung.

Audiensi tersebut dilakukan untuk mengadukan permasalahan Pemerintahan Desa Sukadana Selatan, yakni buntut panjang dari keempat aparatur desa yang tidak pernah hadir di kantor Desa. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi sulit.

Masyarakat menyampaikan pada audensi tersebut yaitu melakukan penolakan terhadap ke-empat aparatur desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pembangunan, dan Kasi Pemerintahan menjabat kembali untuk kedua kalinya.

Karena sebelumnya di periode kepala desa sebelumnya mereka menjabat dianggap oleh masyarakat tidak maksimal dan masyarakat mengeluhkan kantor desa yang tidak pernah buka, jadi segala urusan pelayanan publik dilakukan di rumah masing-masing aparatur desa.

Baca Juga:  Dua Pejabat Lampung Barat Hadir di Kongres XIV IPI dan Seminar Ilmiah Indonesia

Pemberhentian tersebut dilakukan dengan melakukan mekanisme dan prosedur yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Selain itu juga apabila melihat Perda Nomor 10 Tahun 2016 Kabupaten Lampung Timur tentang perangkat desa, sudah selayaknya menjadi pertimbangan pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan kepala Desa Sukadana Selatan untuk mengambil kebijakan terbaik untuk desa dan juga masyarakat.

Audensi dan pengaduan secara langsung di gedung DPRD Kabupaten Lampung Timur yang dipimpin oleh Komisi I DPRD Kabupaten Lampung Timur dan dari unsur masyarakat yaitu 16 RT, 5 kepala dusun dan perwakilan BPD, LPM, linmas serta Masyarakat desa Sukadana selatan kab. Lampung Timur yang didampingi oleh LBH Bandar Lampung.

Baca Juga:  Potensi Radikalisme, Elemen : Negara Harus Hadir Libatkan Rakyat

Dalam hal ini masyarakat juga menyampaikan bahwa pemerintah desa sudah melakukan panggilan kepada ke-empat aparatur desa tersebut secara patut sebanyak 3 kali sejak Januari 2020, lalu Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat Sukadana untuk rekomendasi pemberhentian Aparatur Desa dan Camat Sukadana menolak adanya pemberhentian keempat Aparatur Desa tersebut.

Selain itu BPD desa sukadana selatan sudah melayangkan surat penolakan terhadap perangkat desa yang bermasalah tersebut.

Terhadap pengaduan dari masyarakat tersebut Komisi I DPRD Kabupaten Lampung Timur dalam waktu dekat akan memanggil Camat Sukadana, PPID, dan pihak-pihak terkait lainnya. Sedangkan audensi di Pemkab Lampung Timur di pimpin oleh Asisten I yaitu Drs Syahmin Saleh dan di hadiri oleh Inspektorat Lampung Timur, Kasi PMD, hingga Bagian Hukum Pemkab Lampung Timur.

Baca Juga:  Bupati Umar Ahmad Yakini BUMT Mandiri Bisa Gerakan Program Peternakan

Melihat peristiwa ini sudah berlarut larut penyelesaiannya LBH Bandar Lampung melihat adanya potensi konflik horizontal apabila permasalahan ini dibiarkan berlarut-larut. Terlebih lagi Kabupaten Lampung Timur akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak yang seharusnya memang harus diciptakan situasi yang kondusif di segala lini.(SUL/LBH)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top