Iklan
Bandar Lampung

Bulan Ini, BK DPRD Lampung Keluarkan Rekomendasi Perihal Tanda Tangan Palsu

Ketua Badan Kehormatan DPRD Lampung, Abdullah Fadri Auli/JO/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung, akan mengeluarkan rekomendasi  terkait permasalahan dugaan pemalsuan tanda tangan Wakil Ketua DPRD Lampung, Johan Sulaiman, oleh Komisi I pada Oktober 2018 ini.

“Target kita bulan ini harus selesai dan BK harus ada rekomendasi ke pimpinan. Karena BK ini sebagai alat kelengkapan membantu pimpinan untuk menegakan kode etik.  Dalam waktu dekat, kita juga akan sesegera mungkin memanggil pihak yang ada korelasi dengan persoalan ini,”kata Ketua BK DPRD Lampung, Abdullah Fadri Auli, Senin (15/10).

Hasil rekomendasi ini nantinya bersifat administrasi maupun pelanggaran hukum akan disampaikan ke pimpinan DPRD Lampung.

“Selanjutnya terserah pimpinan, jika dianggap tidak merusak marwah lembaga, mungkin diam sampai disini. Tetapi kalau pimpinan menganggap marwah lembaga ini perlu dijaga, dilindungi dan diperbaiki, maka akan ditindaklanjuti, mungkin nantinya ada pelaporan ke aparat kepolisian,” ungkapnya.

Baca Juga:  Imer Darius : Berita Bohong Masuk Penjara, Apalagi Tanda Tangan Palsu

Selain itu, dalam permasalahan ini, ia menegaskan bahwa pihaknya berbicara tentang kode etik bukan soal hukum secara murni.

“Jadi yang kita ambil langkah tentang tindakan yang melanggar kode etik. Bisa saja mengarah ke persoalan administrasi, baik di komisi I ke anggotanya ataupun ke stab. Tetapi, mungkin ada juga hasil rekomendasi kita terhadap persoalan hukum,” ungkapnya.

Sebelumnya, BK DPRD Lampung memeriksa wakil ketua empat DPRD Johan Sulaiman pada Senin (15/10) pagi. Johan Sulaiman diperiksa sehubungan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan dirinya pada surat undangan rapat dengar pendapat.

Ketua badan kehormatan DPRD provinsi Lampung, Abdullah Fadri Auli, memeriksa Johan Sulaiman sehubungan dugaan pemalsuan tanda tangan dirinya dalam surat undangan rapat dengar pendapat dari komisi satu ke tim panitia seleksi terbuka jabatan Sekda provinsi Lampung.

Baca Juga:  Komunitas Pengusaha TDA Bandar Lampung Punya Pengurus Baru

Dalam sidang pemeriksaan badan kehormatan, terungkap jika pemanggilan terhadap tim panitia seleksi tidak sesuai dengan mekanisme, dimana komisi satu dalam melakukan pemanggilan tim panitia seleksi tidak melalui pimpinan komisi I, Sekretariat dewan dan bagian persidangan.

Di hadapan ketua badan kehormatan, Johan Sulaiman beranggapan bahwa untuk mengundang mitra maupun bukan mitra dalam sebuah rapat dengar pendapat seharusnya melalui rapat internal komisi I. Tim panitia seleksi menurut Johan Sulaiman tidak termasuk dalam mitra komisi satu karena bukan sebuah lembaga permanen.

Untuk itu dalam rapat pimpinan bersama Pattimura, Imer darius, Ismet Roni, sepakat untuk menunda pertemuan dengan tim panitia seleksi.

Untuk menindaklanjuti keterangan yang disampaikan oleh Johan Sulaiman, badan kehormatan DPRD provinsi lampung menjadwalkan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait tanpa merinci jadwal sidang pemeriksaan, dengan alasan untuk menghindari adanya pihak-pihak tertentu yang akan memanfaatkan situasi tersebut.

Baca Juga:  DPRD Lampung Sebut Sudah Maksimal Jalankan Fungsi Pengawasan

Abdullah menargetkan proses pemeriksaan di sidang badan kehormatan akan selesai di bulan ini dengan mengeluarkan rekomendasi kepada pimpinan dewan yang bersifat etika karena merupakan pelanggaran kode etik dan bukan rekomendasi hukum secara murni.(JO)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top