Iklan
Bandar Lampung

BK DPRD Lampung Diminta Usut Tuntas Pemalsuan Tanda Tangan Johan Sulaiman

Wakil Ketua DPRD Lampung, Johan Sulaiman/Net

BANDAR LAMPUNG – Wakil Ketua DPRD provinsi Lampung, Imer Darius, telah meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung mengusut tuntas dugaan permasalahan pemalsuan tandatangan, Wakil Ketua DPRD Lampung, Johan Sulaiman, agar komisi I bisa menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama panitia seleksi (pansel) Sekdaprov pada Selasa (9/10) lalu.

“Kita sudah koordinasi dengan pimpinan BK agar segera ambil langkah. Karena kita mau tanya  apa motifnya pimpinan komisi menyuruh itu,” kata Imer Darius, Kamis (11/10).

Komisi I DPRD Lampung dinilai telah mengangkangi unsur pimpinan DPRD setempat. Biasanya surat undangan untuk SKPD itu ditandatangani oleh koordinator komisi. Sementara undangan untuk pihak luar, seperti pansel  biasanya harus dirapimkan dulu, kemudian baru diterbitkan surat tersebut.

“Kita tidak pernah dibahas di rapim. Jadi saya kira komisi I telah mengangkangi unsur pimpinan DPRD Lampung.

Baca Juga:  Pedagang Terminal Rajabasa Mulai di Relokasi

Selain itu, ia meminta fraksi partai, jika ada pimpinan komisi yang tidak kompeten.

“Kita minta fraksi menggantinya,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Lampung Imer Darius menyindir sikap pimpinan komisi I yang seolah tidak gentle mengakui telah menyuruh stab memalsukan tandatangan wakil ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama panitia seleksi (pansel) Sekdaprov pada Selasa (9/10) lalu.

“Jangan dibuang ke stab komisi.  Jadi harus gentle kalau memang itu perintah agar stab komisi melakukan itu, ya harus diakui. Karena koordinatir komisi sudah klarifikasi tidak pernah tandatangan. Kemudian pimpinan komisi saudari Ririn Kuswantari bilang bahwa ini kesalahan stab komisi”kata Imer, Kamis (11/10).

Permasalahan ini, kata Imer merupakan bentuk kelalaian yang disengaja atau adanya unsur kesengajaan. Karena, Stab komisi tidak mungkin berani  membuat surat kalau tidak ada perintah dari pimpinan.

Baca Juga:  PPDB 2019 Bandar Lampung, Siswa Baru Tak Lagi Dapat Memilih Sekolah di Luar Wilayah

“Saya ini sudah 10 tahun di DPRD, jadi tidak ada stab yang pernah membuat atau memalsukan surat dan tidak akan berani membuat surat kalau tiudak ada perintah dari pimpinan komisi. Jadi, semua harus bertanggung jawab, karena ini merupakan bentuk kelalaian yang disengaja, ada unsur kesengajaannya,”ungkapnya.

Sementara itu, Inspektorat provinsi Lampung akan membentuk tim investigasi untuk menelusuri keterlibatan oknum sekretariat komisi I atas dugaan memanipulasi tandatangan Wakil Ketua DPRD. Johan Sulaiman.

Hal ini untuk menindaklanjuti hasil  klarifikasi komisi I DPRD Lampung yang menyatakan bahwa surat keluar pimpinan DPRD kepada Pansel Sekdaprov disinyalir terdapat manipulasi tanda tangan wakil ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman  diluar sepengetahuan dan petunjuk pimpinan maupun anggota komisi I, tetapi murni kelalaian staf sekretariat komisi.

Baca Juga:  Cana Sky Lounge, Tempat Makan Asyik di Hotel Aston

Kepala Inspektorat provinsi Lampung, Saiful Darmawan menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan itu dengan membentuk tim investigasi.

“Tim investigasi sudah dibentuk dan segera akan kita lanjuti. Karena sudah masuk pemberitaan yang menjadi konsumsi publik,”katanya, Kamis (11/10).(LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top