Daerah

Bhabinkamtibmas Polres Waykanan Ikut Pelatihan Tata Cara Penanganan Konflik Sengketa Lahan

150 Bhabinkamtibmas Polres Waykanan, mendapatkan pelatihan peningkatan kemampuan/RC/Suluh

WAYKANAN – Sebanyak 150 Bhabinkamtibmas Polres Waykanan, mendapatkan pelatihan peningkatan kemampuan, di Aula Adhi Pradana Polres Waykanan, Rabu (14/11).

Dalam kesempatan itu, Waka Polres Waykanan, Kompol Vicky Dzulkarnain, didampingi Kaurbinopsnal Satbinmas Polres Waykanan, Ipda Subiyanto, membuka pelatihan yang juga dihadiri tenaga Instruktur pelatih yang terdiri dari tiga orang.

Diantaranya, Kasi Hubungan Hukum Pertanahan Drs. Saparuddin, berikut Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Pauriyanto, dan Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, M. Budi Darma, yang memberikan materi seputar tata cara penanganan konflik sengketa lahan kepada personel Bhabikamtibmas .

“Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari mulai tanggal 14 hinga 15 November 2018, merupakan upaya untuk membekali keterampilan bagi para polisi yang bertugas di kampung-kampung (Bhabinkamtibmas) dalam menangani setiap permasalahan di masyarakat salah satunya cara penanganan konflik sengketa lahan,” kata Kompol Vicky Dzulkarnain.

Baca Juga:  Masyarakat Waykanan Kelola Sampah Jadi Bagian Ekonomi

Sementara itu, Kapolres Waykanan, AKBP Andy Siswantoro, mengharapkan seluruh anggota Bhabinkamtibmas serius dalam pelatihan, mengingat pentingnya materi dalam pelaksanaan tugas.

Lebih lanjut ,Kapolres berpesan agar Babinkamtibmas benar-benar melaksanakan tugas fungsi dan perannya terutama sebagai basis deteksi dan basis solusi, mengingat kondisi masyarakat saat ini sangat rentan terhadap isu-isu yang berpotensi menimbulkan konflik sosial serta Bhabinkamtibmas harus dapat menjadi penggerak revolusi mental di ruang publik.

Di tempat yang sama, Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Pauriyanto, saat menjelaskan, penanganan masalah pertanahan juga perlu dilakukan identifikasi sebab hasil identifikasi permasalah bertujuan untuk mengetahui riwayat dan akar permasalahn yang akan dijadikan rumusan dalam penyelesaian kasus pertanahan.

Baca Juga:  Pangdivif 2 Kostrad Apresiasi Satgas Pamrahwan YMR 412/Kostrad Purworejo

“Penyelesaian kasus pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, pengunaan dan pemanfaatan tanah,” ungkap Pauriyanto.

Selain itu, mekanisme penyelesaian kasus pertanahan diatur berdasarkan Menteri Argaria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesain kasus pertanahan.(RC)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top