Politik

Berstatus ASN, Direktur Rakata Institute Terancam Dipecat

Direktur Rakata Institute, Eko Kuswanto/Ist

BANDAR LAMPUNG – Meskipun pemerintah banyak mengeluarkan peraturan tentang larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh berpolitik dalam pilkada, pilpres, dan pemilu. Nampaknya hal ini tidak membuat Eko Kuswanto, Direktur Rakata Institute keder.

Alasanya, sebagai dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan (RI) Lampung terlibat politik pilgub Lampung. Melalui lembaga survei Rakata, Eko Kuswanto sebagai direktur eksekutif memaparkan hasil survei elektabilitas paslon kepada tujuh media yang diundang, di Wiseman Cafe, Bandar Lampung, Kamis (12/4).

Saat ini Direktur eksekutif Rakata yang menyandang Ahli Rayap ITB ini, masih tercatat sebagai ASN yang ditugaskan menjadi dosen di  UIN RI Lampung. Menjabat sebagai Staf pengajar Jurusan Biologi, Fakultas Tarbiyah.

Keterlibatan Eko dalam Pigub Lampung terlihat jelas pada hasil survei tersebut. Padahal sebagai ASN sekaligus Akademisi, sesuai aturan Undang-undang tidak boleh mendukung salah satu paslon.

Baca Juga:  Diketuai Oleh Eko Kuswanto, ALSHCI Utus Pengurusnya Sambangi  KPU Lampung

Komisioner Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar menegaskan, bedasarkan undang-undang, dalam pelaksanaan pilgub Lampung seluruh ASN harus bersikap netral. Tidak boleh memihak ke salah satu pasangan calon.

“Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” tegas pria yang akrab disapa Iskardo ini.

Selain UU, kata Iskardo, ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik,” tegas kata dia.

Terkait keterlibatan Eko Kuswanto dalam pilgub dengan melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu paslon.  Bila ada aduan terkait dugaan keterlibatan ASN bawaslu siap proses, jika terbukti yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi pemberhentian dari ASN.

Baca Juga:  Rektor UIN Raden Intan Ancam Pecat Direktur Rakata

“Pemberian sanksi terkait pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2018 berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jadi prosesnya tidak panjang seperti PP Nomor 53 tahun 2010. Lisan dulu, tertulis dua kali, ya kepanjangan. Jika ASN terbukti melanggar netralitas, sidang selesai, kemudian diberhentikan sementara,” tegas Iskardo.

Sementara itu ketika dihubungi Eko Kuswanto, mengakui statusnya sebagai ASN yang ditugaskan untuk mengajar di kampus UIN Raden Intan Lampung. Ia pun tidak mempermasalkan statusnya sebagai ASN melakukan riset elektabilitas paslon gubernur Lampung.

“Boleh seorang dosen melakukan riset, asalkan tidak bertentangan dengan rambu-rambu,” kata Eko Kuswanto.

Baca Juga:  Direktur Rakata Institute Dicecar 20 Pertanyaan

Ia beranggapan, rilis hasil survei yang dilakuknya beberapa waktu lalu tidak membawa status ia sebagai ASN. Melainkan kapasitas dia sebagai direktur eksekutif lembaga survei rakata institute.

“Survei ini sendiri dilakukan oleh lembaga saya. Jadi tidak ada hubunganya dengan kampus UIN Raden Intan Lampung,” pungkas dia.(FS/DD)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top